DETAIL KOLEKSI

Tanggung jawab perusahaan pengembang terhadap konsumen pembeli apartemen berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus putusan nomor 1 PK / Pdt.Sus Pailit / 2022)


Oleh : Suriski

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2024

Pembimbing 1 : Setyaningsih

Subyek : Consumer protection - Law and legislation;Social responsibility of business - Case studies

Kata Kunci : consumer protection, bankruptcy, apartment developers

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2024_TA_SHK_010002004043_Halaman-Judul.pdf
2. 2024_TA_SHK_010002004043_Lembar-Pengesahan.pdf 3
3. 2024_TA_SHK_010002004043_Bab-1_Pendahuluan.pdf 13
4. 2024_TA_SHK_010002004043_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2024_TA_SHK_010002004043_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2024_TA_SHK_010002004043_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2024_TA_SHK_010002004043_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2024_TA_SHK_010002004043_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2024_TA_SHK_010002004043_Lampiran.pdf

P Pengembang dalam proses pembangunan apartemen seringkali menemui kendala, salah satunya adalah masalah keuangan baik karena perputaran uang yang tidak lancer maupun karena ketidakmampuan membayar utang yang sudah jatuh tempo. Keadaan ini menyebabkan perusahan tersebut berujung pailit yang dimana peristiwa tersebut berakibat para konsumen pembeli apartemen menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini 1). Bagaimana tanggungjawab perusahaan pegembang yang dipailitkan terhadap konsumen pembeli apartemen sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan Konsumen. 2) Apakah putusan Nomor 1PK/PDT.SUS PAILIT/2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? .Untuk Menjawab permasalahan dilakukan penelitian secara Normatif bersifat deskriptif, digunakan data sekunder, pengelohan secara kualitatif, penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam melakukan hak dan kewajibannya developer PT PDS tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dengan melimpahkan tanggung jawab kepada investor baru 2) Dalam penolakan dalam Putusan tidak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen PT PDS sudah tidak mempunyai hak terhadap kekayaannya namun tetap mengalihkan kepada investor baru secara seluruhnya dimana status PT PDS terhadap hartanya telah dibekukan.

D Developers in the process of building apartments often encounter obstacles, one of which is financial problems either due to irregular circulation of money or the inability to pay debts that are due. This situation caused the company to go bankrupt, which resulted in consumers buying apartments becoming one of the disadvantaged parties. The main problems in this thesis 1). How are the responsibilities of the development company being bankrupted towards consumers buying apartments in accordance with the consumer protection law? 2) Is decision Number 1PK/PDT.SUS PAILIT/2022 in accordance with the Consumer Protection Law? .To answer the problem, descriptive normative research was carried out, secondary data was used, qualitative research was carried out, conclusions were drawn using deductive logic. The results of the research show that 1) In carrying out its rights and obligations, the PT PDS developer did not carry out its obligations as a business actor in accordance with the consumer protection law by delegating responsibility to new investors. 2) In the rejection of the decision, it was not in accordance with the PT PDS consumer protection law. no longer has rights to his assets but still transfers them to new investors in full where PT PDS's status regarding his assets has been frozen.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?