DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis penyangkalan status anak Li’an yang dilakukan oleh Dr. R. Busono Boenyamin berdasarkan hukum keluarga islam di Indonesia


Oleh : Freny Zulvyanita

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/II/047

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Wahyuni Retnowulandari

Subyek : Marriage law;Islamic law;Children of divorced parents -- legal status

Kata Kunci : marriage, li'an; Islamic law

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_SHK_010001500174_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2019_TA_SHK_010001500174_Lembar-Pengesahan.pdf 4
3. 2019_TA_SHK_010001500174_Bab-1_Pendahuluan.pdf 11
4. 2019_TA_SHK_010001500174_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 57
5. 2019_TA_SHK_010001500174_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 25
6. 2019_TA_SHK_010001500174_Bab-4_Pembahasan.pdf 14
7. 2019_TA_SHK_010001500174_Bab-5_Penutup.pdf 4
8. 2019_TA_SHK_010001500174_Daftar-Pustaka.pdf 3
9. 2019_TA_SHK_010001500174_Lampiran.pdf 56

P Permasalahan perkawinan terkadang sangat pelik karena cukup banyak masalah yang dapat terjadi di sepanjang perkawinan antara lain adalah karena ada ketidaksetiaan salah satu pasangan sebagaimana yang terdapat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 163K/Ag/2011 yang berkaitan dengan status anak akibat putusnya perkawinan karena Li’an, maka pokok masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan Penyangkalan Status Anak Li’an dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia? 2) Apakah Putusan Pengadilan dalam perkara Penyangkalan Status Anak Li’an yang dilakukan oleh Dr. R. Busono Boenyamin sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia?. Metode Penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Disimpulkan secara logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang Penyangkalan Status Anak Li’an, namun dapat tersirat dari Pasal 101 KHI bahwa status anak Li’an masuk kategori anak luar kawin. (2) Putusan Pengadilan Agama Purwoerto dan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Hukum Keluarga Islam sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sesuai karena menyatakan bahwa anak bernama BRB adalah anak sahnya penggugat. Yaitu dengan mengabulkan gugatan penyangkalan anak yang diajukan oleh suami karena ada bukti hasil tes DNA serta dikuatkan dengan sumpah li’an Pasal 127 KHI.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?