S Sengketa internasional merupakan sengketa yang tidak dapat mempengaruhi kehidupan internasional, dan dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. Pada konflik Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF), Indonesia selaku ketua Organization of Islamic Conference Peace Committee for the Southern Philippines (OIC - PCSP) masuk dalam membantu penyelesaian sengketa tersebut. Pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah penyelesaian sengketa yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional atau belum dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga di luar Filipina dan MNLF. Akhirnya sesuai diatur oleh Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Jasa Baik (good offices) yang diberikan oleh Organisasi Internasional yaitu OIC Pasal 27 Piagam OIC yang menjadi dasar masuknya OIC melakukan upaya penyelesaian berupa menjadi fasilitator dalam pertemuan tripartit yang pada tanggal 2 september1996 ditandatangani Final Peace Agreement" (FPA 1996), serta implementasinya melalui Republic Act of Philiphines No. 9054. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Filipina dan MNLF tidak melanggar dan telah sesuai dengan hukum Internasional, sedangkan upaya yang dilakukan pihak ketiga, yaitu oleh OIC dengan cara jasa-jasa baik.