L Laporan magang ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis prosedur pengeluaran kas bendahara untuk perjalanan dinas. Tulisan ini berisikan mengenai kegiatan magang yang dilakukan di Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Dalam pelaksanaan magang, kegiatan yang dilakukan penulis yaitu mengoreksi SPM dan SP2D, memposting uang persediaan dan uang langsung ke dalam Buku Kas Umum, melakukan rekonsiliasi ke KPPN, mencatat proses pengeluaran kas. Hal yang ditemui oleh penulis selama proses pemagangan yaitu keterlambatan memberikan bukti Surat Pertanggungjawaban kegiatan belanja khususnya tiket pesawat, boarding pass, hotel untuk perjalanan dinas sehingga keterlambatan tersebut sangat mempengaruhi penginputan dan penyusunan data. Kesimpulan dari laporan ini adalah sistem SOP (Standar Operation Procedure) yang saat ini diterapkan dalam melaksanakan kinerja instansi pemerintah dan program kerjanya tidaklah memberi jaminan sebagai tolak ukur dengan menilai efektivitas dan efisiensi, sesuai perundang-undangan. Sistem SOP bisa menjadi data pendukung dalam pengalokasian anggaran berbentuk TOR (Term of Reference) yang merupakan pengajuan prosedur pengeluaran kas untuk belanja barang, belanja pegawai, dan lainlain. Penulis menyarankan agar Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, khususnya bagian keuangan di subbagian perbendaharaan, untuk memberikan Surat Pertanggungjawaban kegiatan belanja tepat waktu sesuai dengan perintah bendahara, sehingga dapat mengurangi keterlambatan untuk penginputan dan penyusunan data.