B Bumn persero memiliki organ persero yang salah satunya adalah direksi untuk melakukan pengurusan dan menjalankan persero sesuai maksud dan tujuan persero. salah satu bumn berbentuk persero adalah pt istaka karya (persero), pt istaka tidak mampu melunasi utangnya sehingga mengakibatkan pailit hingga dibubarkan dan masuk dalam proses likuidasi, namun timbul permasalahan dimana para subkontraktor belum memperoleh pembayaran oleh pt istaka. dengan demikian, perlu diketahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban direksi pt istaka yang telah dibubarkan terkait kewajiban pembayaran hak subkontraktor dan bagaimana upaya penyelesaian kewajiban pembayaran pt istaka yang telah dibubarkan terhadap pembayaran subkontraktornya. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang berdasar pada data sekunder sebagai data utama. pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan logika berpikir deduktif dalam mengambil kesimpulan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa direksi pt istaka tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dikarenakan pt istaka masih eksis sebagai badan hukum sesuai ketentuan pasal 143 uu pt. dengan demikian, para subkontraktor perlu terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban dari pt istaka itu sendiri, setelah itu barulah direksi bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan pasal 97 ayat (3) uu pt dikaitkan pada ketentuan pasal 1365 dan 1366 kuhperdata. terkait upaya penyelesaian kewajiban pembayaran, para subkontraktor dapat melakukan beberapa upaya. upaya yang pertama adalah mendaftarkan tagihan mereka kepada kurator ataupun pengadilan negeri, upaya kedua dengan menggugat pt istaka atas tagihan mereka yang belum dibayarkan, upaya ketiga dengan menggugat direksi pt istaka secara pribadi melalui ketentuan pasal 1365 dan 1366 kuhperdata, dan upaya yang terakhir adalah melibatkan intervensi politik atas permasalahan pt istaka.