D Dalam pelaksanaan pemilu anggota dprd kabupaten kepulauan meranti dapil iv tahun 2024 ditemukan pelanggaran administratif di tps 002 desa tanjung peranap. pelanggaran tersebut berupa pemberian lima surat suara kepada pemilih pindahan (dptb) namun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilih tersebut tidak berhak memilih calon anggota dprd kabupaten. pokok permasalahan yang dikaji adalah apa pelanggaran hukum yang menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang (psu) dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran administratif pemilu. tipe penelitian yang digunakan adalah tipe normatif dan bersifat deskriptif melalui penggunaan data sekunder sebagai pendukung data primer. pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, yang dianalisis secara kualitatif dan cara pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi telah memenuhi syarat psu yang diatur dalam uu nomor 7 tahun 2017 dan pkpu nomor 25 tahun 2023. mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 225-01-01-04/phpu.dpr-dprd-xxii/2024 mengabulkan permohonan pkb dan memerintahkan dilakukannya psu. hasilnya tetap menempatkan pan unggul dalam perolehan suara secara keseluruhan, sehingga komposisi kursi dprd tidak berubah.