I Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrualpada Pemerintah Daerah yang di bimbing oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penulis melihat sudah sejauh mana proses implementasi tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, melakukan interview dengan para staf karyawan Direktorat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan. Penulis menyempurnakan data tersebut dengan melakukan study pustaka. Hasil dari Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam upaya implementasi SAP berbasis akrual telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 (Permendagri) tentang penerapan SAP berbasis Akrual pada pemerintah Daerah dan berbagai modul-modul terkait dengan implementasi penerapannya. Penulis juga mencari perbedaan antara SAP kas menuju Akrual dengan SAP Akrual dan mendapat kesimpulan bahwa perbedaan mendasar terletak pada komponen laporan keuanganya, pada SAP Akrual komponen laporan keuanganterdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kemudian Evaluasi atas Implementasi Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.