W Wajib pajak tidak bisa mengandalkan langsung laporan keuangan komersial ketika menentukan pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Indonesia memerlukan penyesuaian pajak, suatu mekanisme untuk menyesuaikan pelaporann pendapatan komersial sesuai dengan peraturan perpajakan umum yang berlaku. Dengan perbedaan tersebut menimbulkan adanya perbedaan laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal, sehingga harus menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu adanya Rekonsiliasi fiskal atas laba komersial. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan evaluasi yang dapat dilakukan oleh PT OPQ untuk melakukan efesiensi terhadap pajak penghasilan (PPh Terutang dengan UU Pajak No 36 tahun 2008). Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk memahami dan menjelaskan penerapan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial sebagai dasar untuk menghitung besarnya PPh Badan Terutang PT. OPQ Tahun pajak 2022, untuk mengevaluasi pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan tahun 2022 pad PT OPQ sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, untuk mengetahui pencatatan Jurnal Akuntansi Pajak PPh badan PT. OPQ tahun 2022 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku saat ini. Penulisan dalam laporan tugas akhir ini menggunakan metode kepustakaan dan metode observasi lapangan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT OPQ, sehingga masih terdapat selisih antara perhitungan PPh Badan menurut PT OPQ dengan Ketentuan Perpajakan sebesar Rp 2.866. Namun PT OPQ telah melakukan kewajiban perpajakannya seperti membuat pembukuan dan menyetorkan pajak terutang dengan baik, juga telah melakukan pencatatan akuntansi atas pajak penghasilan badan dengan bener.