P Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai didasari atas tingkat kemampuan mengonsumsi barang dan jasa yang menurut undang-undang objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai Barang dan Jasa Kena Pajak (BKP dan JKP), yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung. PT. HK merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak Pertambahan Nilai memiliki peran penting serta penyumbang terbesar dalam pendapatan negara dibandingkan dengan pajak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai mengenai perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menimbulkan pajak Kurang Bayar atau Pajak Lebih Bayar pada PT. HK. Selain itu, Laporan Tugas Akhir ini juga untuk menganalisis penerapan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 tentang penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk memungut, menyetor dan melapor pajak. PT. HK harus menerapkan dua peraturan perpajakan yang berlaku ini. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu dengan cara melakukan studi pustaka, observasi dan tanya jawab. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN WAPU dan Non WAPU hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku baik dari segi perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.