Mekanisme -pelaksanaan -PPh pasal 26 atas royalti berdasarkan -icontrolled -foreign icompany rules di Indonesia menurut pmk 93/PMK.03/2019 pada PT X

DETAIL KOLEKSI

Mekanisme -pelaksanaan -PPh pasal 26 atas royalti berdasarkan -icontrolled -foreign icompany rules di Indonesia menurut pmk 93/PMK.03/2019 pada PT X

1.3

Oleh : Mita Nuraini

Info Katalog

Nomor Panggil : 024031701033

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2020

Pembimbing 1 : Eka Pujianthi

Subyek : Taxation

Kata Kunci : double taxation, royalties, controlled foreign company rules, tax provisions.

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2020-TA_PK_024031701033_Halaman-Judul.pdf	17
2.	2020-TA_PK_024031701033_Bab-1.pdf	6
3.	2020-TA_PK_024031701033_Bab-2.pdf
4.	2020-TA_PK_024031701033_Bab-3.pdf
5.	2020-TA_PK_024031701033_Bab-4.pdf
6.	2020-TA_PK_024031701033_Bab-5.pdf
7.	2020-TA_PK_024031701033_Daftar-Pustaka.pdf	1
8.	2020-TA_PK_024031701033_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

P Pemajakan luar negeri diperlukan peraturan untuk menentukan klaim hak pemajakan untuk menghindari terjadinya pajak berganda. Pengenaan pajak berganda dapat menimbulkan beban keuangan yang cukup memberatkan bagi subjek pajak yang memperoleh penghasilan lintas batas negara. Controlled Foreign Company (CFC) Rules yang direalisasikan dalam PMK-93/PMK.03/2019 (PMK-93) ini membedakan antara pendapatan yang bersikat aktif dan pasif. Jenis passive income yang menjadi target CFC Rules meliputi dividen, bunga, sewa, royalti dan keuntungan atas penjualan atau pengalihan harta yang diterima oleh badan usaha luar negeri nonbursa. Adanya sengketa mengenai interpretasi royalti ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana pengenaan pajak atas pembayaran royalti yang terjadi secara lintas batas. Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban pelaksanaan PPh Pasal 26 atas royalti yang dilakukan PT X, apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuanagn Nomor 243/PMK.03/2014. Data yang digunakan dalam penulisan diantaranya Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, Bukti Potong, Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Penerimaan Elektronik.

F Foreign taxation requires regulations to determine taxation rights claims to avoid double taxation. The imposition of double taxation can create financial burdens that are quite burdensome for tax subjects who earn income across national borders. Controlled Foreign Company (CFC) Rules, which are realized in PMK-93 / PMK.03 / 2019 (PMK-93), distinguish between the income active and passive brushing. The types of passive income that the CFC Rules target include dividends, interest, rent, royalties and profits from the sale or transfer of assets received by non-profit foreign business entities. The existence of a dispute regarding the interpretation of royalties certainly raises the question of how to impose taxes on royalty payments that occur across borders. The writing of this final project report aims to find out how the obligation to implement Article 26 Income Tax on royalties carried out by PT X, is in accordance with the tax provisions of Law Number 36 Year 2008 and the Minister of Finance Regulation Number 243 / PMK.03 / 2014. The data used in writing include a Periodic Notice (SPT), Proof of Cut, Proof of State Revenue and Proof of Electronic Revenue.