D Distribusi produk farmasi yang dilakukan oleh industri farmasi akan menghasilkan kredit Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi industri farmasi maupun bagi distributor dalam negeri, terlebih jika produk farmasi tersebut didistribusikan kepada Bendahara Pemerintah. Kredit pajak tersebut dapat terealisasi jika distributor dalam negeri telah memperoleh bukti Surat Setoran Pajak dari industri farmasi dan Bendahara Pemerintah di seluruh Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi keberlangsungan kredit pajak penghasilan pasal 22 PT. Rajawali Nusindo selaku distributor dalam negeri terkait distribusi produk farmasi kepada Bendahara Pemerintah tahun pajak 2017. Penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini melakukan Praktek Kerja Lapangan selama 3 bulan mulai dari 1 Agustus sampai dengan 30 Oktober 2018. Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu metode studi kepustakaan, dan metode studi lapangan, sedangkan tekhnik yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah tekhnik observasi dan wawancara. Dari hasil tinjauan terhadap data yang telah dikumpulkan, penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam hal memperoleh Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pemerintah di seluruh Indonesia untuk kepentingan kredit Pajak Penghasilan Pasal 22, hal tersebut menyebabkan PT. Rajawali Nusindo tidak dapat mengkreditkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah menjadi hak nya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan menjalin hubungan kerja yang baik dengan Bendahara Pemerintah.