S Satu tujuan pembangunan Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Hal ini dapat teracapai apabila perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan terencana yaitu dengan jalan peningkatan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari sektor pajak, pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Salah satu Pajak yang dikenakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan pasal 21, pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penghasilan pegawai-pegawaj di PT. XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha sektor hilir industri minyak dan gas (MIGAS). Tarif PPh 21 adalah Pasal 17 ayat 1, Undang Undang No.36 tahun 2008 tarif pajak pribadi perhitungannya menggunakan tarif progresif.PT XYZ melakukan perhitungan, penyetoran dan pelapor an PPh 21 dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU no. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Pada saat melakukan perhitungan PT. XYZ melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan Sesuai dengan PMK 101/PMK.010/2016 dimana Tarif PTKP ditentukan berdasarkan status dari Karyawan selaku Wajib Pajak, dan Pasal 17 ayat 1, Undang Undang No.36 tahun 2008 tarif pajak pribadi perhitungannya menggunakan tarif progresif.Pada saat penyetoran PT XYZ melakukan penyetoran dengan sesuai ketentuan yang berlaku, Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU no. 7 Tahun 1983 dan PMK-243/PMK.03/2014 stdtd PMK-9/PMK.03/2018 dimana penyetoran harus selalu dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Serta saat pelaporan PT XYZ melakukan pelaporan PPh 21 dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU no. 7 Tahun 1983 dan keputusam Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak