P Pajak adalah biaya wajib bagi negara yang dikenakan pada ketentuan undang-undang perpajakan dan tidak mendapatkan timbal balik atau imbalan langsung. Oleh karena itu, pemungutan pajak dapat dikenakan karena kebutuhan negara. Jadi pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan masyarakat umum. Salah satunya Pajak Penghasilan. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pengurangan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Non-Karyawan yang menerima penghasilan berkelanjutan ke PT HPM. Sesuai dengan tugas yang dilakukan penulis selama Praktek Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Sugeng Suthihono MM. Penulis mengamati pelaksanaannya dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data dan dengan melakukan wawancara kepada karyawan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT HPM telah membuat pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan PER-16 / PJ / 2016. Namun, ada ketidaksepakatan pada tanggal setoran yang ditetapkan di FMD No.242 / PMK.03 / 2014. PT HPM diharapkan untuk tetap mengetahui tentang undang-undang, peraturan dan kebijakan pajak terbaru yang berkaitan dengan bisnisnya.