D Dokumen harga transfer adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan. Menteri keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan No. 213/03/2016 dalam rangka menerapkan ketentuan baru mengenai dokumen harga transfer. Peraturan ini mencakup ketentuan atas pelaporan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dan Laporan per Negara, dengan tujuan untuk menurunkan atau menghindari pengenaan pajak pada laba sebuah perusahaan dengan cara mengalokasikan penghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Pada pelaporan dokumen harga transfer memperlihatkan bahwa harga transfer dikategorikan wajar sesuai (PMK-213).