à Salah satu ketentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur oleh PMK Nomor 213/PMK.03/2016. Dalam Pasal 2 ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan jumlahnya melebihi 50 miliar rupiah dalam satu tahun pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penetapan harga transfer dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Salah satu langkah dalam menerapkan prinsip tersebut adalah melakukan dokumentasi setiap langkah-langkah untuk menentukan harga wajar atau laba wajar. Dokumentasi tersebut dikenal sebagai dokumen penetapan harga transfer. PT XYZ yang merupakan perusahaan induk adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan anak sehingga wajib menyelenggarakan dokumen penetapan harga transfer dokumen induk dan dokumen lokal. PT XYZ memiliki sejumlah transaksi dengan total melebihi 12 triliun rupiah. Penelitian ini membahas penerapan ketentuan dokumen penetapan bharga transfer berupa dokumen lokal atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT XYZ menggunakan Transactional net margin method. Hasil penelitian menunjukkan PT XYZ dalam penerapan dokumen penetapan harga transfer dalam dokumen lokal atas transaksi afiliasi memenuhi ketentuan dalam PMK Nomor 213/PMK.03/2016 dengan terpenuhinya tiga syarat pembuktian yakni kriteria perusahaan yang wajib menyelenggarakan dokumen penetapan harga transfer, Isi dari dokumen penetapan harga transfer dan penyelenggaraan serta pelaporan dokumen harga transfer.