P Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan administratif dan hukum yang bertujuan memastikan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan selama tahun 2023-2024. Dalam pelaksanaannya, penagihan pajak memerlukan upaya yang signifikan, mulai dari penerbitan surat teguran hingga tindakan penyitaan, dengan alokasi sumber daya manusia, waktu, dan biaya penagihan yang besar serta risiko yang tinggi, hasilnya belum mencerminkan efektivitas yang optimal. Hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas penagihan melalui Surat Teguran tidak efektif, melalui Surat Paksa tidak efektif, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tidak efektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dalam melaksanakan penagihan pajak serta upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut.