P Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke komsumen. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen untukpenyerahan dalam negeri dan 0 persen untuk ekspor. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.PT BBB adalah perusahaan yang telah dikukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP). Tujuan dari penilitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui apakah PT BBB sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 dengan melakukan metode penelitian dan studi kepustakaan.Hasil penilitian menunjukan bahwa mekanisme perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh PT BBB adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun terjadi keterlambatan setor dan lapor pada masa pajak Januari – Maret 2016 yang mengakibatkan perusahaan dikenakan denda administrasi.