DETAIL KOLEKSI

Pengaturan Leniency dalam perspektif hukum persaingan usaha : perbandingan Indonesia dan Jerman

Oleh : Stephanie Juliana Pangemanan

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2024

Pembimbing 1 : N.G.N Renti Maharaini

Subyek : Competitytion, unfair;Antitrust law - Indonesia;Antitrust Law - Germany

Kata Kunci : business competition law, leniency, Germany

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2024_TA_SHK_010002004042_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2024_TA_SHK_010002004042_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2024_TA_SHK_010002004042_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2024_TA_SHK_010002004042_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2024_TA_SHK_010002004042_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2024_TA_SHK_010002004042_Bab-4_Pembahasan`.pdf 20
7. 2024_TA_SHK_010002004042_Bab-5_Penutup.pdf 2
8. 2024_TA_SHK_010002004042_Daftar-Pustaka.pdf 4
9. 2024_TA_SHK_010002004042_Lampiran.pdf 1

P Pelanggaran persaingan usaha seperti kartel, penetapan harga (price-fixing) dan lain-lain dilakukan dengan sangat hati-hati dan rahasia, sehingga sangat sulit dibuktikan oleh otoritas persaingan usaha. Hal tersebut menjadi alasan digunakannya Leniency sebagai instrument yang digunakan oleh berbagai negara untuk membantu menyelesaikan kasus pelanggaran persaingan usaha, salah satunya Jerman. Pada leniency, pelaku usaha mengaku, memberikan informasi dan bukti juga bekerja sama dengan otoritas persaingan usaha dalam mengungkap praktik pelanggaran persaingan usaha seperti kartel, penetapan harga, persekongkolan dan lainnya. Meskipun Indonesia sudah memiliki UU Persaingan Usaha, namun masih belum mengadopsi peraturan mengenai Leniency. Penelitian ini berjudul Pengaturan Leniency dalam Persaingan Usaha: Perbandingan Indonesia dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis kualitatif. Di dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai pengaturan leniency dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia dan Jerman juga penerapan leniency oleh otoritas persaingan usaha di Indonesia dan Jerman. Sebaiknya ketentuan mengenai leniensi dapat segera disahkan agar dapat menjadi salah satu instrument bagi KPPU untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang tidak diatur dalam Perubahan Perilaku. Peraturan mengenai leniency nantinya diharapkan dapat disusun secara rinci dan sistematis seperti peraturan Leniency yang sudah berlaku di Jerman, agar tidak terdapat inkonsistensi dalam penerapannya di Indonesia.

B Business competition violations such as cartels, price-fixing and others are carried out very carefully and confidentially, making it very difficult for business competition authorities to prove them. This is the reason for using Leniency as an instrument used by various countries to help resolve cases of business competition violations, one of which is Germany. In leniency, business actors confess, provide information and evidence and also cooperate with business competition authorities in uncovering business competition violation practices such as cartels, price fixing, collusion and others. Even though Indonesia already has a Business Competition Law, it has not yet adopted regulations regarding Leniency. This research is entitled Leniency Regulations in Business Competition: A Comparison of Indonesia and Germany. This research is normative legal research that uses qualitative analysis. This research will also discuss the regulation of leniency from the perspective of business competition law in Indonesia and Germany as well as the application of leniency by the business competition authorities in Indonesia and Germany. It would be better if provisions regarding leniency could be ratified immediately so that it can become an instrument for the KPPU to resolve cases of violations that are not regulated in the Behavior Change. It is hoped that regulations regarding leniency will later be prepared in detail and systematically, like the Leniency regulations that are already in effect in Germany, so that there are no inconsistencies in their application in Indonesia.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 24 Judul)

Analisis yuridis terhadap putusan KPPU nomor 08/KPPU-I/2014 tentang kartel ban kendaraan bermotor roda empat menurut hukum persaingan usaha 2.7
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perjanjian tertutup dalam perjanjian KPR RI berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi putusan KPPU nomor 5/KPPU-I/2014) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewajiban laporan atas pengambilalihan saham PT. Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012)
FH - Usakti
Pengaturan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha: Studi perbandingan dengan Jepang 0.0
FH - Usakti
Penerapan unsur pihak lain dalam perkara persekongkolan tender pada putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai tindakan post-bidding dalam persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan sengketa perjanjian horizontal (studi perbandingan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Malaysia) 5.0
FH - Usakti
Praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di bandara Kualanamu - Medan (studi terhadap putusan Mahkamah Agung no.824 k/pdt.sus-kppu/2019)
FH - Usakti
Praktek monopoli PT Angkasa Pura Logistik dalam penyediaan fasilitas terminal pelayanan angkutan kargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (studi terhadap putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/PDT.SUS-KPPU/2017/PN.JKT.PST., putusan Mahkamah Agung Nomo 5.0
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan terafiliasi PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa TBK kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Tinjauan yuridis atas nota kesepakatan antara 17 (Tujuh Belas) pelaku usaha LPG di wilayah Bandung dan Sumedang dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Praktik monopoli dan penguasaan pasar jasa angkutan taksi di bandar udara Batam Makassar dan Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Persekongkolan tender terkait paket pekerjaan preservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap Putusan Nomor 19/KPPU-I/201)
FH - Usakti
Tender pembangunan gedung (Paruga) samakai di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 (studi putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pdt.SUS/2015/PN, dan Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha (studi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.17/KPPU-M/2015)
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Studi perbandingan larangan persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan antitrust law di Amerika Serikat
FH - Usakti
Persekongkolan tender paket pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (studi terhadap putusan KPPU nomor 24/KPPU-l/2016)
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam jasa pengadaan bus Transjakarta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2014)
FH - Usakti
Dugaan persekongkolan dalam pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 (Studi Putusan Kppu Nomor 07/Kppu-L/2016)
FH - Usakti
Analisis terhadap batasan dan kriteria menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu menurut Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU No 14/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU No 22/KPPU-I/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perjanjian tertutup antara PT. Tirta Investama (Danone AQUA) dengan PT. Balina Agung Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I-2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan laporan oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk atas pengambilalihan saham PT Citra Asri Property berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Persaingan Usaha
FH - Usakti
Eksaminasi putusan KPPU mengenai rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 Dan Nomor 35/KPPU-I/2010)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?