DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis tindak pidana menyalahgunakan narkotika gol 1 bukan tanaman (Studi kasus pada putusan no. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst)


Oleh : Sezi Hanugrah

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2022

Pembimbing 1 : Anang Iskandar

Subyek : Drug of abuse - Law and legislation - Indonesia;Criminal law

Kata Kunci : criminal law, special criminal acts, narcotics crimes

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2022_TA_SHK_010001800466_Halaman-Judul.pdf
2. 2022_TA_SHK_010001800466_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2022_TA_SHK_010001800466_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2022_TA_SHK_010001800466_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2022_TA_SHK_010001800466_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2022_TA_SHK_010001800466_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2022_TA_SHK_010001800466_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2022_TA_SHK_010001800466_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2022_TA_SHK_010001800466_Lampiran.pdf

N Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standard untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Maka dari itu penyalahguna narkotika seharusnya dijatuhkan hokum anrehabilitasi, namun pada kenyataannya dalamp utusan No. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Dengan permasalahan tentang Bagaimana bentuk hukuman bagi orang yang menyalahgunakan narkotika gol 1 bukan tanaman sesuai perkara No. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa pada Putusan No. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst? Tipe Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi kepustakaan. Data di analisis dengan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pasal 127 ayat 1 dan penjara 3 tahun kepada terdakwa dinilai tidak tepat, karena dalam putusan terdakwahanya tebukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri yang dimana menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Hakim wajib memvonis hokuman rehabilitasi kepada Penyalahguna. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Dalam menentukan penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi harus ada bukti yang membuktikan bahwa penyalahguna tersebut adalah korban dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dengan adanya persetujuan dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi.

N Narcotics are substances or drugs that can be useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, use that does not comply with standards for treatment will cause harm to oneself and the younger generation in general. Therefore, narcotics abusers should be subject to the law of rehabilitation, but in reality in the delegation no. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst the judge sentenced him to 3 years in prison. With the problem of what form of punishment should be for people who abuse non-plant type 1 narcotics according to case no. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst? and How did the judge consider in imposing sanctions on the defendant in Decision No. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst? The type of research used is Normative Juridical with descriptive analytical research characteristics, to obtain secondary data a literature study was carried out. The data was analyzed qualitatively and conclusions were drawn using deductive logic. The research results show that in this decision the judge imposed Article 127 paragraph 1 and 3 years' imprisonment on the defendant which was considered inappropriate, because in the decision the defendant was only proven to have used narcotics for himself, which according to Law no. 35 of 2009 concerning narcotics. Judges are obliged to sentence abusers to rehabilitation. The judge's consideration in making a decision on rehabilitation for victims of narcotics abuse is in accordance with the provisions of Article 127 paragraph (3). In determining that the abuser must undergo rehabilitation, there must be evidence that proves that the abuser is a victim and this evidence can be obtained with approval from the hospital and/or rehabilitation place.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?