DETAIL KOLEKSI

Tinjuan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat terkait karantina kesehatan diera pandemi covid-19 (Putusan nomor.814/Pid.B/2021/PNSrg)


Oleh : Raynaldo Christoper Amanda

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2022

Pembimbing 1 : Norbert Tanto Harjadi

Subyek : Forgery;Criminal law

Kata Kunci : criminal law, the crime of forgery of documents

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2022_TA_SHK_010001800421_Halaman-Judul.pdf
2. 2022_TA_SHK_010001800421_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2022_TA_SHK_010001800421_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2022_TA_SHK_010001800421_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2022_TA_SHK_010001800421_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2022_TA_SHK_010001800421_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2022_TA_SHK_010001800421_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2022_TA_SHK_010001800421_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2022_TA_SHK_010001800421_Lampiran.pdf

T Terdakwa Yahya Tohirin seorang supir dan Rahmat Setiawan seorang supir cadangan travel mengangkut penumpang sebanyak 9 (Sembilan) orang tujua propinsi Lampung, penumpang tidak memiliki surat hasil Rapid Test/Swab antigen untuk syarat perjalanan pada masa PPKM. Sebagai solusi, para terdakwa menyuruh saksi Daud untuk membuat surat Rapid Test/swab sebanyak 8 (delapan) surat dengan menggunakan logo klinik atau rumah sakit yang telah di scan sebelumnya dan berada dalam komputer, serta kemudian diisikan nama dan alamat penumpang sesuai KTP dengan hasil negatif, lalu dicetak melalui printer dan ditandatangani oleh saksi Daud sesuai dengan (Putusan No.814/PID.B/2021/PNSRG). Permasalahan yang diangkat adalah “Apakah perbuatan pelaku sesuai dengan Pasal-Pasal dalam dakwaan yang dituntutkan dalam (Putusan Nomor.814/Pid.B/2021/PN.Srg)?” dan “Apakah pemidanaan terhadap perbuatan pelaku sudah tepat dalam (Putusan Nomor.814/Pid.B/2021/PN.Srg)?” .Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan metode deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perbuatan pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Jo Pasal 9 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, namun pemidanaan terhadap perbuatan pelaku berdasarkan teori pemidanaan kurang tepat karena sanksi pidana terlalu ringan, dikarenakan sebenarnya pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana namun karena dakwaan jaksa penuntut umum kurang tepat dalam menentukan Pasal-Pasal terkait dan mengkombinasi Pasal-Pasal maka perbuatan pelaku tidak bias dinyatakan melakukan lebih dari satu tindak pidana.

T The defendant Yahya Tohirin, a driver, and Rahmat Setiawan, a travel reserve driver, transported 9 (nine) passengers to Lampung province, the passengers did not have a Rapid Test/antigen Swab result letter for travel requirements during the PPKM period. As a solution, the defendants asked witness Daud to make 8 (eight) Rapid Test/swab letters using the clinic or hospital logo which had been scanned previously and was on the computer, and then filled in the name and address of the passenger according to the KTP with negative results. , then printed on a printer and signed by witness Daud in accordance with (Decision No.814/PID.B/2021/PNSRG). The issue raised is "Are the perpetrator's actions in accordance with the articles in the indictment charged in (Decision Number.814/Pid.B/2021/PN.Srg)?" and "Is the punishment for the perpetrator's actions appropriate in (Decision Number.814/Pid.B/2021/PN.Srg)?" This research is normative juridical research with analytical descriptive methods, using secondary data which is then analyzed qualitatively by drawing conclusions logically deductively. The conclusion of this research is that the perpetrator's actions are punished in accordance with the provisions of Article 93 in conjunction with Article 9 (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, however the punishment of the perpetrator's actions based on the theory of punishment is not appropriate because the criminal sanctions are too light, because in fact The perpetrator committed more than one criminal act, but because the public prosecutor's indictment was inaccurate in determining the relevant articles and combining the articles, the perpetrator's actions could not be declared to have committed more than one criminal act.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?