DETAIL KOLEKSI

Analisis pidana terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh jaksa (studi putusan nomor 10/Pid.Sus/TPK/2021/PT DKI)


Oleh : Rahmat Setrivoyuris Murfa

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2022

Pembimbing 1 : Rizky Fahrurrozi

Subyek : CORRUPTION;CRIMINAL LAW

Kata Kunci : criminal responsibility and the criminal system, regarding criminal acts of corruption, prosecutors

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2022_TA_SHK_010001800412_Halaman-Judul.pdf
2. 2022_TA_SHK_010001800412_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2022_TA_SHK_010001800412_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2022_TA_SHK_010001800412_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2022_TA_SHK_010001800412_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2022_TA_SHK_010001800412_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2022_TA_SHK_010001800412_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2022_TA_SHK_010001800412_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2022_TA_SHK_010001800412_Lampiran.pdf

P Penelitian dalam Skripsi ini untuk mengetahui analisis pertanggungjwaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa dalam kajian yuridis terhadap Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI apakah telah sesuai dengan asas-asas keadilan dan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana, sekaligus melakukan kajian yuridis terhadap putusan tersebut sebab Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satusatunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum agar terciptanya penegakan hukum terhadap Putusan Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.H sebagai bentuk keadilan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negari Sipil yang berprofesi sebagai Jaksa yang merupakan objek penegak hukum. putusan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 10 Tahun namun pada tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman pidana penjara menjadi 4 Tahun, pertimbangan yang gunakan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memangkas hukuman pinangki menjadikan gender dan anak sebagai alasan yang meringankan hukuman terhadap Jaksa Pinangki yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.

T The research in this thesis is to determine the analysis of criminal liability for perpetrators of corrupt crimes carried out by prosecutors in the juridical study of Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI whether it is in accordance with the principles of justice and principles applicable in criminal law , as well as carrying out a juridical review of the decision because the Corruption Crime Court is a special court within the General Court and is the only court that has the authority to try cases of criminal acts of corruption whose prosecution is carried out by public prosecutor to create law enforcement against the decision of Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H as a form of justice in eradicating criminal acts of corruption committed by Civil Servants who work as Prosecutors who are the object of law enforcement. the decision at the Special Class 1A District Court with the DKI Jakarta High Court where the Special Class 1A Corruption Crime District Court for Central Jakarta imposed a prison sentence of 10 years but at the appeal level the Criminal Court at the DKI Jakarta High Court reduced the prison sentence to 4 years, considerations which was used by the Corruption Crime Judges Panel at the DKI Jakarta High Court in reducing Pinangki's sentence, using gender and children as reasons to lighten the sentence of Prosecutor Pinangki who was involved in the Corruption Crime case.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?