Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 (putusan nomor 00/pid.sus-anak/2022/pn crp)

DETAIL KOLEKSI

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 (putusan nomor 00/pid.sus-anak/2022/pn crp)

Oleh : Nabilah Aini

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Vientje Ratna M

Kata Kunci : Law Concerning Child Protection, Narcotics, Participation

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2025_SK_SHK_010002100293_Halaman-Judul.pdf
2.	2025_SK_SHK_010002100293_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2025_SK_SHK_010002100293_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2025_SK_SHK_010002100293_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2025_SK_SHK_010002100293_Lembar-Pengesahan.pdf	1
6.	2025_SK_SHK_010002100293_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2025_SK_SHK_010002100293_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2025_SK_SHK_010002100293_Bab-1.pdf
9.	2025_SK_SHK_010002100293_Bab-2.pdf
10.	2025_SK_SHK_010002100293_Bab-3.pdf
11.	2025_SK_SHK_010002100293_Bab-4.pdf
12.	2025_SK_SHK_010002100293_Bab-5.pdf	2
13.	2025_SK_SHK_010002100293_Daftar-Pustaka.pdf	4
14.	2025_SK_SHK_010002100293_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

P Penjatuhan dua pidana pokok bertentangan dengan uu sppa, hakim dinilai kurang mempertimbangkan laporan bapas dan prinsip rehabilitasi. kasus ini dengan menggunakan studi putusan nomor 00/pid.sus-anak/2022/pn. crp dengan pokok masalah 1) apakah sanksi pidana terhadap pelaku anak tindak pidana pengedaran narkotika pada putusan nomor 00/pid.sus-anak/2022/pn crp sesuai dengan pasal 112 jo. pasal 132 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika? 2) apakah penjatuhan sanksi pidana dengan menjatuhkan dua pidana pokok pada putusan nomor 00/pid.sus-anak/2022/pn crp sudah sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?. metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dan bersifat deskriptif analitis, menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif dengan menggunakan kesimpulan deduktif. kesimpulan penelitian ini adalah: 1) sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 112 jo. pasal 132 uu no. 35 tahun 2009 tidak termasuk karena belum terjadi transaksi jual beli unsur percobaan tidak terpenuhi. 2) penjatuhan dua pidana pokok dalam putusan no. 00/pid.sus-anak/2022/pn crp bertentangan dengan pasal 71 uu sppa yang mengatur mengenai proses pemidanaan terhadap anak. hasilnya perbuatan pelaku seharusnya berdasarkan pasal 103 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dengan dua pidana pokok tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana di indonesia yang bersifat alternatif yaitu penjatuhan pidana pokok disertai dengan pidana tambahan.

T The imposition of two principal penalties is contrary to the sppa law, the judge is deemed to have not considered the bapas report and the principle of rehabilitation. this case uses the study of decision number 00 / pid.sus-anak / 2022 / pn. crp with the main issues 1) are the criminal sanctions against child perpetrators of narcotics distribution crimes in decision number 00 / pid.sus-anak / 2022 / pn crp in accordance with article 112 jo. article 132 of law number 35 of 2009 concerning narcotics? 2) is the imposition of criminal sanctions by imposing two principal penalties in decision number 00 / pid.sus-anak / 2022 / pn crp in accordance with law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system? the research method uses a normative and descriptive analytical research type, using secondary data sources obtained using literature studies and processed qualitatively using deductive conclusions. the conclusion of this study is: 1) criminal sanctions against children as perpetrators of narcotics crimes based on article 112 jo. article 132 of law no. 35 of 2009 are not included because the sale and purchase transaction has not occurred, the element of attempt is not fulfilled. 2) the imposition of two main penalties in decision no. 00 / pid.sus-anak / 2022 / pn crp is contrary to article 71 of the sppa law which regulates the criminalization process for children. as a result, the perpetrator\\\'s actions should be based on article 103 of law no. 35 of 2009 and the criminal sanctions carried out by the judge with two main penalties are not permitted because they are not in accordance with the criminal justice system in indonesia which is alternative, namely the imposition of main penalties accompanied by additional penalties.