P Poligami sebagai bagian dari hukum keluarga menimbulkan banyak perdebatan, terutama terkait syarat dan dampaknya terhadap keadilan istri serta kondisi psikologis anak. indonesia dan pakistan sama-sama memperbolehkan poligami dengan syarat ketat, namun memiliki perbedaan signifikan dalam regulasi dan sanksinya. penelitian ini membandingkan pengaturan normatif dan penerapan hukum poligami di indonesia dan pakistan dengan studi kasus putusan no. 579/pdt.g/2023/pa.yk dan criminal petition no. 1252 of 2016. permasalahan: 1) bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan poligami di indonesia dan pakistan?; 2) bagaimana penerapan ketentuan poligami di indonesia dalam perkara 579/pdt.g/2023/pa.yk dan pakistan dalam perkara criminal petition no. 1252 of 2016?. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sifatnya deskriptif dan preskriptif. menggunakan data sekunder, analisis kualitatif, kesimpulan deduktif. hasil penelitian: persamaannya, 1) indonesia dan pakistan mengizinkan perkawinan poligami, dengan izin dari instansi yang berwenang; memenuhi syarat-syarat tertentu, ada akibat hukum bagi perkawinan poligami tanpa izin. perbedaan terletak pada aspek pembuktian dan bentuk sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan poligami. 2) perkara pelanggaran ketentuan ijin poligami dalam putusan 579/pdt.g/2023/pa.yk berdasarkan hukum indonesia melanggar uu perkawinan dan khi, sanksi hukuman denda maupun pembatalan perkawinan kedua. berdasarkan hukum pakistan, melanggar mflo dan the dissolution of muslim marriages act 1939, sanksi hukuman membayar mahar dan denda atau pidana penjara serta pembubaran perkawinan kedua. pelanggaran ketentuan ijin poligami dalam putusan criminal petition no.1252 of 2016 berdasarkan hukum pakistan melanggar mflo, sanksinya membayar mahar, dihukum pidana penjara atau denda, pembubaran perkawinan kedua. berdasarkan hukum indonesia, dapat kenakan sanksi denda dan pembatalan perkawinan.