Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2010
Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati
Subyek : Indonesia. satuan tugas pemberantasan mafia hukum;law reform - indonesia;law enforcement - indonesia;legal ethics - indonesia;courts - indonesia
Kata Kunci : judicial review, position, functions and authority, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, preside
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2010_TA_HK_01006226_1.pdf |
|
|
2. | 2010_TA_HK_01006226_2.pdf |
|
|
3. | 2010_TA_HK_01006226_3.pdf |
|
|
4. | 2010_TA_HK_01006226_4.pdf |
|
|
5. | 2010_TA_HK_01006226_5.pdf |
|
|
6. | 2010_TA_HK_01006226_6.pdf |
|
|
7. | 2010_TA_HK_01006226_7.pdf |
|
P Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimanakah kedudukan, tugas dan kewenangan Satgas PMH dalam sistem presidensiil di Indonesia dan bagaimanakah pelaksanaan kinerja Satgas PMH sesuai dengan Keppres no.37 tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan didukung dengan data primer. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dapat disimpulkan bahwa bahwa kedudukan Satgas PMH dalam sistem presidensiil adalah berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden sebagai lembaga eksekutif karena Satgas PMH ini dapat juga disebut sebagai eksekutif agencies untuk membantu presiden dalam menciptakan suatu penegakan hukum yang baik agar tercipta pemerintahan yang baik (good governance).