DETAIL KOLEKSI

Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanan menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Studi kasus putusan pengadilan Karawang nomor 158/Pid.Sus/2021/PN/Kwg)


Oleh : Nassya Valya Nabila

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2022

Pembimbing 1 : Tri Sulistyowati

Subyek : Forgery;Criminal law

Kata Kunci : citizenship and immigration law, perpetrators of travel document falsification, law enforcement

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2022_TA_SHK_010001800377_Halaman-Judul.pdf
2. 2022_TA_SHK_010001800377_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2022_TA_SHK_010001800377_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2022_TA_SHK_010001800377_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2022_TA_SHK_010001800377_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2022_TA_SHK_010001800377_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2022_TA_SHK_010001800377_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2022_TA_SHK_010001800377_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2022_TA_SHK_010001800377_Lampiran.pdf

K Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia merupakan hal yang baik bagi Indonesia, karena dapat meningkatkan devisa negara. Akan tetapi di sisi lain, terdapat efek yang negative yang dapat ditimbulkan akibat kedatangan WNA, seperti pemalsuan dokumen perjalanan telah dilakukan oleh WNA yang dating ke Indonesia sebagaimana Putusan Nomor Pengadilan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN.KWG berupa terdapat fenomena jasa pembuatan dokumen perjalanan palsu. Permasalahan dalam penelitian ini berupa pengaturan mengenai penegakan hokum pemalsuan dokumen Keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penegakan pemalsuan dokumen keimigrasian dalam Putusan Pengadilan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN.Kwg. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara hokum normatif, sifat peneltiian deskriptif analitis, serta dengan menggunakan data yang bersumber melalui studi kepustakaan berupa data sekunder. Adapun kesimpulan dari penelitian ini pengaturan mengenai penegakan hokum pemalsuan dokumen keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dilakukan melalui saran apreventif (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian) dan represif (Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Berkaitan dengan penegakan hokum pemalsuan dokumen keimigrasian dalam Putusan Nomor Pengadilan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN.KWG telah sejalan dengan ketentuan Pasal 128 a huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

I Immigration is part of the realization of the enforcement of sovereignty over the territory of Indonesia in order to maintain the orderly life of the nation and state towards a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The arrival of foreign nationals (WNA) to Indonesia is a good thing for Indonesia, because it can increase foreign exchange. However, on the other hand, there are negative effects that can be caused by the arrival of foreigners, such as falsification of travel documents that have been carried out by foreigners who come to Indonesia as Court Decision Number 158/Pid.Sus/2021/PN.KWG in the form of a phenomenon of fake travel document manufacturing services. The problems in this study are in the form of arrangements regarding the legal enforcement of falsification of immigration documents in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the implementation of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration towards the enforcement of falsification of immigration documents in Court Decision Number 158/Pid.Sus/2021/PN.Kwg. To answer these problems, normative legal research is carried out, the nature of descriptive analytical research, and by using data sourced through literature studies in the form of secondary data. The conclusion of this research is that the regulation regarding the enforcement of immigration document forgery in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration can be carried out through preventive (Article 2 paragraph (2) of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2017 concerning Immigration Supervision Procedures) and repressive (Article 106 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration) advice. In relation to the law enforcement of falsification of immigration documents in Court Decision Number 158/Pid.Sus/2021/PN.KWG, it is in line with the provisions of Article 128 a letter a and b of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?