DETAIL KOLEKSI

Legalitas bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan peraturan di bidang perbankan

Oleh : Nadialista Kurniawan

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/I/060

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Hadi Achmadi

Subyek : Banks and banking - Law and legislation;Electronic funds transfers - Law and legislation

Kata Kunci : bitcoin, legality of payment instruments, virtual currency, banking law, bank indonesia, consumer pr

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_HK_010001400309_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2018_TA_HK_010001400309_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2018_TA_HK_010001400309_Bab-1.pdf 16
4. 2018_TA_HK_010001400309_Bab-2.pdf
5. 2018_TA_HK_010001400309_Bab-3.pdf
6. 2018_TA_HK_010001400309_Bab-4.pdf
7. 2018_TA_HK_010001400309_Bab-5.pdf
8. 2018_TA_HK_010001400309_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2018_TA_HK_010001400309_Lampiran.pdf

P Perkembangan bitcoin sebagai salah satu mata uang virtual di Indonesia menimbulkan banyak problematika karena legalitasnya yang belum jelas secara hukum bagi pengguna atau pemilik bitcoin, dalam hal legalisasi bitcoin saat digunakan sebagai alat pembayaran, perlindungan hukum bagi konsumen pengguna bitcoin di Indonesia pun menjadi tidak pasti. Permasalahannya adalah bagaimana kemungkinan dilegalisasinya bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang mengenai perbankan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum pembeli atau pengguna bitcoin berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara dengan Departemen Hukum Bank Indonesia. Analisa data digunakan analisa kualitatif. Kesimpulan diambil dengan menggunakan logika deduktif, method of inferring from general to particular. Kemungkinan untuk dilegalisasinya bitcoin di Indonesia masih sangat kecil karena Bank Indonesia melihat bitcoin sebagai alat investasi dan bukan merupakan alat pembayaran, dalam hal ini bukan merupakan wewenang Bank Indonesia untuk mengaturnya. Dalam Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, konsumen yang dilindungi tidak termasuk konsumen pengguna bitcoin sebagai alat pembayaran, karena bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia bahkan dilarang penggunaannya oleh para penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran di Indonesia.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 56 Judul)

Identifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan 0.0
FEB - Usakti
Pengaruh penggunaan teknologi keuangan, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
FEB - Usakti
Analisis penerapan akuntansi investasi mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia 4.0
FEB - Usakti
Sistem pengendalian anggaran Bank Indonesia 0.0
FEB - Usakti
Mekanisme perhitungan keuntungan atau kerugian selisih kurs pada metode net currency position (ncp) dalam transaksi valuta asing di bank indonesia 0.5
FEB - Usakti
Analisis penerapan akuntansi investasi mudharabah pada Bank Syariah Mandiri 5.0
FEB - Usakti
Analisis yuridis mekanisme penyelesaian kartu kredit macet oleh debt collector menurut surat edaran Bank Indonesia no. 14/17/DASP tahun 2012 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja yang dibebani dengan hak tanggungan (studi kasus PT. BPR Banda Raya dan Tuan X)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban pada nasabah yang mengalami kerugian akibat fraud (studi kasus putusan no.193/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban Bank 'XX' terhadap nasabah yang terkena phising dalam penggunaan sistem internet banking (studi kasus nasabah Hendry Tarnoto pada Bank 'XX' cabang pontianak 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pencantuman debitur PT. Bank Mandiri cabang solo sriwedari dalam daftar hitam (black list) bank indonesia menurut undang-undang perbankan 5.0
FH - Usakti
Pemahaman internal auditor terhadap kebijakan anti fraud bagi bank umum
FEB - Usakti
Analisis pengaruh PDB, SBIS dan inflasi terhadap dana pihak ketiga Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Error Correction Model)
FEB - Usakti
Pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap yield to maturity obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
FEB - Usakti
Desain alat penyeduh kopi Talua 1.0
FSRD - Usakti
Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan di Indonesia 2.5
FEB - Usakti
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit berbasis aplikasi oleh pt. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, tbk.
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Abunjani Sipin Kota Jambi atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat fraud dari mantri kupedes berdasarkan peraturan di bidang perbankan (Studi Kasus Putusan 211/PID.SUS/2020/PN.JMB)
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi nasabah terkait hilangnya dana dalam penggunaan layanan e-banking (mobile banking) berdasarkan peraturan di bidang perbankan (Studi Kasus Ilham Bintang pada Bank Commonwealth) 1.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna hand sanitizer “antiseptic” yang mencantumkan klaim “anti corona” pada label produk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Honda Prospect Motor terhadap cacat produk otomotif kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
FH - Usakti
Pengembalian uang tiket pesawat dalam bentuk voucher travel terkait larangan terbang pada saat pandemi covid-19 berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Penggunaan data pribadi oleh Tokopedia berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Analisis perlindungan data pribadi konsumen pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (studi kasus penyelenggara jasa teknologi finansial rupiah plus/perdana).
FH - Usakti
Pelindungan hukum terhadap konsumen pengguna listrik DKI Jakarta terkait pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek
FH - Usakti
Kedudukan hukum uang elektronik mandiri e-money sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
FH - Usakti
Analisis Yuridis penyelesaian kredit macet pada PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Banda Aceh terhadap debitur yang menggunakan harta bersama sebagai agunan kredit 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas suplemen viostin ds yang mengandung DNA babi yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Analisis terhadap pemuatan iklan susu kental manis merek cap Enaak pada media massa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pusat terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga di luar bank berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen terkait pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat oleh PT. Trinusa Travelindo Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pengembang (PT. Nusuno Karya) atas jual-beli rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindugan konsumen
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna jasa layanan kesehatan (studi kasus meninggalnya Tiara Debora Simanjorang di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap peredaran mie samyang yang mengandung fragmen dna babi tanpa pemberian label ‘mengandung babi’ pada kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keterlambatan penyerahan unit dalam pelaksanaan perjanjian jual beli apartemen Urban Heights BSD Tangerang berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus konsumen BP)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tanggung jawab PT. Jaya Real Property, Tbk kepada Mery Kurniaty atas keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Faktor-Faktor yang mempengaruhi financial performance pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
FEB - Usakti
Tanggung jawab PT. Pharos Indonesia terhadap konsumen pengguna obat albothyl yang mengandung policresulen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi oleh PT Garam (Persero) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen penghuni apartemen green pramuka city dalam menyampaikan pendapat dan/atau keluhannya berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi nasabah atas data pribadi akibat Double Swipe kartu kredit berdasarkan peraturan di bidang perbankan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penayangan iklan motor Honda Vario dan Honda Revo oleh Lazada yang menyesatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Prinsip kehati-hatian oleh P.T. Bank Mandiri (Persero) Tbk. terkait hilangnya dana tabungan Hari Yanto berdasarkan peraturan perbankan
FH - Usakti
Uang elektronik yang diterbitkan oleh PT Telekomunikasi Selular (T-Cash) berdasarkan peraturan di bidang perbankan
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemberian kredit modal kerja oleh Bank BRI Otista kepada nyonya X berdasarkan Undang-Undang no.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang no.7 tentang perbankan
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen apartemen la city yang dipasarkan dengan sistem pre-project selling berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam ketentuan aplikasi Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi kualitas produk beras merek maknyuss dan ayam jago berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen atas pemalsuan labelisasi halal terhadap produk bihun kekinian (Bikini) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara AKM dengan PT. SIF berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenai tarif dasar listrik
FH - Usakti
Pembukaan rahasia bank terhadap harta bersama suami istri akibat perceraian (studi putusan MK No.64/PUU-X/2012)
FH - Usakti
Peramalan harga bitcoin menggunakan metode autoregressive integrated moving average dan long short-term memory
FTI - Usakti
Faktor penentu performa komoditas emas dengan pendekatan error correction model
FEB - Usakti
Upaya hukum pemulihan hak konsumen di Sektor Jasa Pendidikan Studi Kasus Yayasan Pendidikan X Melawan Djoni Sukohardjo 5.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?