U Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentan gPemasyarakatan mengamanatkan bahwa Lembaga Permasyarakatan didirikan disetiap Kabupaten dan Kota. Dari beberapa pustaka tentang Lembaga Pemasyarakatan (Prison atau Correctional Facility), penempatan sarana ini biasanya harus memenuhi kriteria tidak berdekatan permukiman padat penduduk serta tidak berbatasan langsung dengan permukiman penduduk (Alexander, T,et.al., 2006; Uzuner, A.T. dan Geyikci, U.B, 2021; UNOPS, 2016; Vladimir, M,2015). Perlunya pembatasan dikarenakan masyarakat memiliki kekhawatiranterhadap Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah tempat yang mencerminkan stigma negatif dapat menurunkan kenyamanan, menurunkan nilai investasi sertamenurunkan keamanan terhadap lingkungan permukiman permukiman (Alexander,T., et al., 2006; Ken, R, 2006). Penelitian ini dilakukan di permukiman sekitar Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, DKI Jakarta. Lembaga PemasyarakatanCipinang pada awal didirikan di tahun 1912 berada di pinggir kota Jakarta dan jauhdengan permukiman penduduk. Namun demikian, saat ini LembagaPemasyarakatan tersebut terletak di tengah permukiman padat. Penelitian inibertujuan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat bermukim di sekitarterhadap kualitas permukiman masyarakat dan terhadap keberadaan LembagaPemasyarakatan Cipinang. Data yang digunakan diperoleh melalui surveykuesioner dengan pengukuran skala Likert dan dianalisis dengan metode skoring.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang bermukim di sekitarLembaga Pemasyarakatan Cipinang memiliki persepsi yang baik terhadap kualitas permukiman dan memiliki persepsi yang baik terhadap keberadaan LembagaPemasyarakatan Cipinang.