DETAIL KOLEKSI

Analisis pelanggaran dan tanggung jawab negara atas tindakan kekerasan terhadap pekerja migran: studi kasus antara agensi penguatkuasaan maritim malaysia dengan pekerja migran indonesia di perairan tanjung rhu


Oleh : Osama Ahmad Faza

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Ayu Nrangwesti

Kata Kunci : Excessive Use of Force, State Resposibility, Violance, Migrant Workers, Tanjung Rhu

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002000178_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2025_SK_SHK_010002000178_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002000178_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 2
4. 2025_SK_SHK_010002000178_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002000178_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002000178_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002000178_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002000178_Bab-1.pdf 15
9. 2025_SK_SHK_010002000178_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002000178_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002000178_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002000178_Bab-5.pdf 3
13. 2025_SK_SHK_010002000178_Daftar-Pustaka.pdf 8
14. 2025_SK_SHK_010002000178_Lampiran.pdf

I Insiden kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh agensi penguatkuasaan maritim malaysia (apmm) terhadap lima pekerja migran indonesia (pmi) di perairan tanjung rhu mengakibatkan 3 orang luka berat dan 2 korban meninggal dunia. kejadian tersebut menimbulkan dua permasalahan utama: apakah tindakan apmm melanggar migrant workers convention 1990 dan bagaimana bentuk tanggung jawab negara malaysia atas insiden tersebut. penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif dan studi kepustakaan serta metode deduktif untuk kesimpulan. hasil pembahasan dan penelitian menunjukkan bahwa tindakan penembakan oleh apmm merupakan bentuk kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) serta melanggar prinsip-prinsip yang diatur di dalam migrant worker convention 1990 dan beberapa instrumen hak asasi manusia internasional. meskipun malaysia belum meratifikasinya, tindakan tersebut secara substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan yang terkandung di dalamnya. tindakan yang dilakukan oleh apmm sebagai aparat negara dapat diatribusikan secara langsung kepada malaysia, yang mengakibatkan malaysia memiliki kewajiban hukum internasional untuk bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh apmm.

T The violent and shooting incident carried out by the malaysian maritime enforcement agency (apmm) against five indonesian migrant workers (pmi) in tanjung rhu waters resulted in three serious injuries and two fatalities. this incident raises two main issues: whether apmm\\\'s actions violated the 1990 migrant workers convention and what form of responsibility the malaysian state took for the incident. the research was conducted using normative research methods and literature studies as well as deductive methods for conclusions. the results of the discussion and research indicate that the shooting action by apmm constitutes excessive use of force and violates the principles stipulated in the 1990 migrant worker convention and several international human rights instruments. although malaysia has not ratified it, the action is substantively contrary to the principles of protection contained therein. the actions carried out by apmm as a state apparatus can be directly attributed to malaysia, which results in malaysia having an international legal obligation to be responsible for the violent acts committed by apmm.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?