DETAIL KOLEKSI

Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh militer (studi putusan nomor 86-K/PM I-01/AD/IX/2019)

1.0


Oleh : Simson Christofer

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/217

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Prastopo

Subyek : Criminal law;Gambling - Law and legislation

Kata Kunci : military, military criminal law, gambling crime

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2021_TA_SHK_010001900709_Halaman-Judul.pdf
2. 2021_TA_SHK_010001900709_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2021_TA_SHK_010001900709_Bab-1_Pendahuluan.pdf 12
4. 2021_TA_SHK_010001900709_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 29
5. 2021_TA_SHK_010001900709_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 14
6. 2021_TA_SHK_010001900709_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 29
7. 2021_TA_SHK_010001900709_Bab-5_Kesimpulan.pdf 2
8. 2021_TA_SHK_010001900709_Daftar-Pustaka.pdf 2
9. 2021_TA_SHK_010001900709_Lampiran.pdf 3

P Perkara tindak pidana Perjudian yang berjenis judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membeli nomor atau angka tebakan togel di warung kopi di Desa Pucok Alue Rheung Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, secara bersama – sama tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian dalam Perkara Pidana Nomor 86-K/PM I-01/AD/IX/2019. Pokok permasalahan nya adalah: 1) Apakah unsur tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa dalam kasus Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/IX/2019 telah terpenuhi? 2) Apakah putusan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan sifat deskriptif analisis dengan cara penarikan kesimupulan menggunakan metode logika deduktif. Agar penjatuhan pidana tambahan berlaku efektif, maka harus disusun ketentuan yang dapat menjadi pedoman hakim berupa kriteria tentang layak atau tidak layaknya militer dipertahankan dalam Kesatuan Dinas Militer sehingga jika norma ini dilanggar tidak perlu bergantung pada kewenangan subyektif Hakim Militer serta perlunya kecermatan dari Oditur Militer dalam mengajukan tuntutan dakwaan dimana harusnya Terdakwa dituntut setidak – tidaknya pidana kurungan penjara lebih dari yang didakwakan dalam putusan.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?