K Kerusakan lingkungan hidup telah menjadi isu global yang berdampakluas. Salah satu penyebab utama adalah aktivitas manusia yangmenghasilkan limbah berbahaya, termasuk limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat terkaitsanksi bagi pelaku dumping limbah B3. Namun, dalam praktiknya,terdapat kasus di mana penerapan sanksi tidak sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UU PPLH), seperti dalam Putusan Nomor164/Pid.Sus/2023/PN Sda. Skripsi ini membahas dua rumusan masalahutama bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku dumpinglimbah B3 menurut Pasal 104 UU PPLH, dan apakah syarat khusus bagipelaku yang dijatuhi pidana bersyarat telah dipenuhi dalam putusantersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif denganpendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yangmencakup bahan hukum primer dan sekunder, dengan analisismenggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksipidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sdatidak proporsional terhadap tingkat kerusakan lingkungan yangditimbulkan. Menurut ahli B3, Muhammad Atjemain, tindakan dumpinglimbah B3 dalam kasus ini berpotensi menyebabkan kerusakanlingkungan yang luas dan berkepanjangan. Selain itu, meskipun terdakwadijatuhi pidana percobaan, pengadilan tidak menetapkan syarat khusussebagaimana diatur dalam Pasal 14c Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP), termasuk kewajiban mengganti kerugian atas dampakyang ditimbulkan.