DETAIL KOLEKSI

Studi perbandingan kewajiban pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia dan the competition act 2004 di Singapura


Oleh : Agustina Gempita Padama

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/I/003

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Anna Maria Tri Anggaini

Subyek : Comparative law;Comercial law

Kata Kunci : obligation of notification (notification), comparative law, Indonesia, Singapore, competition law

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_SHK_010001500016_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2019_TA_SHK_010001500016_Lembar-Pengesahan.pdf 4
3. 2019_TA_SHK_010001500016_Bab-1_Pendahuluan.pdf 15
4. 2019_TA_SHK_010001500016_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 27
5. 2019_TA_SHK_010001500016_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 21
6. 2019_TA_SHK_010001500016_Bab-4_Pembahasan.pdf 22
7. 2019_TA_SHK_010001500016_Bab-5_Penutup.pdf 3
8. 2019_TA_SHK_010001500016_Daftar-Pustaka.pdf -1
9. 2019_TA_SHK_010001500016_Lampiran.pdf 1

H Hukum persaingan usaha di Indonesia menganut sistem pemberitahuan Post-Notification dan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pengambilalihan berlaku, berbeda halnya di Singapura sistem pemberitahuannya adalah Pre-Notification. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbandingan pengaturan tentang kewajiban memberitahukan pengambilalihan saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan The Competition Act serta Bagaimana akibat hukumnya apabila kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham tidak dilakukan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan The Competition Act. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang menggunakan data sekunder dan sifat penelitian adalah Deskriptif. Pada akhirnya ditemukan sebagai kesimpulan bahwa memang ada perbedaan sistem pemberitahuan di Indonesia dan Singapura. Indonesia menggunakan Post-Notification yang dilakukan secara mandatory dan Singapura menggunakan sistem Pre-Notification yang dilakukan secara voluntary. Di Indonesia apabila para pelaku usaha terlambat melakukan pemberitahuan maka dapat dikenakan denda administratif, sebaliknya di Singapura tidak ada denda keterlambatan karena sistemnya secara voluntary.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?