DETAIL KOLEKSI

Perbandingan deportasi di indonesia dan jepang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan menteri imigrasi dan pemasyarakatan nomor 2 tahun 2025 tentang pengawasan dan tindakan administratif keimigrasian dan immigration control and refugee recognition act jepang


Oleh : M Faris Putra Setyanegara

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Muhammad Imam Nasef

Kata Kunci : Immigration Law, Law Comparison, Mechanism

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100229_Halaman-Judul.pdf
2. 2025_SK_SHK_010002100229_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100229_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100229_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100229_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100229_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100229_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 2
8. 2025_SK_SHK_010002100229_Bab-1.pdf
9. 2025_SK_SHK_010002100229_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100229_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100229_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100229_Bab-5.pdf
13. 2025_SK_SHK_010002100229_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010002100229_Lampiran.pdf

P Penegakan hukum keimigrasian merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara, dengan deportasi sebagai salah satu bentuk tindakan administratif terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. sistem deportasi harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan keamanan nasional. perbandingan mekanisme deportasi antara indonesia dan jepang menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal prosedur dan perlindungan hak individu. pokok permasalahannya adalah bagaimana prosedur deportasi di indonesia dan jepang, serta apakah mekanisme hearing dalam hukum keimigrasian jepang memiliki urgensi untuk diadopsi di indonesia. penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), mengkaji bahan hukum primer seperti uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, peraturan menteri imigrasi dan pemasyarakatan no. 2 tahun 2025, dan immigration control and refugee recognition act (icrra) jepang, serta bahan hukum sekunder yang relevan. dapat disimpulkan bahwa sistem deportasi indonesia memiliki prosedur yang kurang optimal dibandingkan jepang yang menerapkan mekanisme hearing administratif, sehingga indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik dari jepang untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses deportasi tanpa mengorbankan efektivitas penegakan hukum keimigrasian.

I Immigration law enforcement is a crucial instrument in safeguarding a nation\\\'s sovereignty, with deportation being one form of administrative action against foreigners who commit immigration violations. the deportation system must maintain a balance between human rights protection and national security interests. a comparison of deportation mechanisms between indonesia and japan reveals significant differences in procedures and individual rights protection. the main issue is the deportation procedures in indonesia and japan, and whether the hearing mechanism in japanese immigration law is urgently adopted in indonesia. this study uses a descriptive normative legal method with a comparative legal approach, examining primary legal materials such as law no. 6 of 2011 concerning immigration, regulation of the minister of immigration and correctional affairs no. 2 of 2025, and japan\\\'s immigration control and refugee recognition act (icrra), as well as relevant secondary legal materials. it can be concluded that indonesia\\\'s deportation system has less optimal procedures compared to japan\\\'s which implements an administrative hearing mechanism, so indonesia needs to adopt best practices from japan to strengthen human rights protection in the deportation process without sacrificing the effectiveness of immigration law enforcement.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?