DETAIL KOLEKSI

Peran pemerintah daerah pada pencegahan pembakaran hutan dalam rangka perlindungan lingkungan di kabupaten kuantan singingi

Oleh : Sabrina Rahmadini Utomo

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Narita Adityaningrum

Kata Kunci : Regional Autonomy,Enviroment,Supervision,Regional Government,Forest Fires

Saat ini file hanya dapat diakses dari perpustakaan.

Status : Lengkap

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 84 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Keterkaitan green accounting dan green intellectual capital terhadap kinerja keuangan dengan kinerja lingkungan sebagai variabel intervening 0.0
FEB - Usakti
Faktor – faktor yang mempengaruhi enviromental performance pada karyawan industri tekstil di Kota Tangerang
FEB - Usakti
Pengaruh carbon productivity dan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan financial slacks sebagai pemoderasi
FEB - Usakti
Kewenangan pemerintah kota bekasi dalam menurunkan angka kemiskinan di kota bekasi tahun 2022-2023 sesuai peraturan daerah kota bekasi nomor 4 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan 0.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tabita berdasarkan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Pengaruh free cash flow dan pengungkapan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti di bei
FEB - Usakti
Sinkronisasi pengaturan minuman beralkohol di kota magelang
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam penerapan smart planning budgeting berdasarkan uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dki jakarta t.a. 2023
FH - Usakti
Pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas mental dalam memperoleh pendidikan oleh pemerintah daerah (studi di Kota Kabanjahe, Sumatera Utara)
FH - Usakti
Antenseden purchase intention makanan organik.
FEB - Usakti
Perlindungan konsumen atas peredaran produk post market menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam menanggulangi wabah penyakit antraks pada tahun 2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 3 tahun 2016 tentang keamanan pangan
FH - Usakti
Pengaruh work environment, work motivation, self efficacy dan entrepreneurial mindset terhadap employee performance pada karyawan perbankan cabang Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.
FEB - Usakti
Wewenang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 - 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menurut peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 9 tahun 2023
FH - Usakti
Anteseden dan konsekuensi terhadap purchase intention of eco fashion
FEB - Usakti
Kedudukan peraturan kepala otorita pengelola ibu kota nusantara sebagai produk hukum daerah berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai terhadap WNI yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi
FH - Usakti
Kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol
FH - Usakti
Optimalisasi pengawasan oleh inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (studi kasus di kota bekasi)
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah kota jakarta selatan dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 di kecamatan pasar minggu
FH - Usakti
Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar kebon kembang kota bogor berdasarkan peraturan daerah kota bogor nomor 1 tahun 2021
FH - Usakti
Peran dprd dalam pengawasan anggaran infrastruktur drainase berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di kota tangerang selatan banten t.a 2023
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah kota terkait pengawasan kesejahteraan tenaga pendidik di kota depok menurut peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan
FH - Usakti
Peran pemerintah kota bandung dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan jasa penitipan anak berdasarkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota depok
FH - Usakti
Penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara korea berdasarkan undang-undang no.6 tahun 2011 (studi putusan no 258/pid.sus/2024/pn mtr)
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam pengawasan mutu kopi berdasarkan peraturan gubernur nomor 43 tahun 2015 (studi kabupaten lampung barat)
FH - Usakti
Perlindungan hak konsumen terhadap ketiadaan informasi daftar bahan yang digunakan pada label puding kemasan produk toko swalayan
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 (studi kasus di desa cidahu, serang banten tahun 2019-2020)
FH - Usakti
Fungsi pengawasan apbd tahun anggaran 2023 oleh dprd kabupaten indragiri hulu provinsi riau menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
FH - Usakti
Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir berdasarkan peraturan daerah kota nomor 10 tahun 2006 di kota pekanbaru tahun 2022-2023
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Pencantuman informasi secara tidak jelas dalam menu makanan dan minuman di restoran x dan y dari perspektif hak perlindungan konsumen
FH - Usakti
Peran pemerintah kota dalam mengatasi kepadatan penduduk di wilayah jakarta barat berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2024 tahun 2020-2024
FH - Usakti
Pengembangan kawasan strategis pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pandeglang
FH - Usakti
Penerapan dana otonomi khusus terhadap pengurangan angka kemiskinan di kabupaten bireuen, provinsi aceh pada tahun 2020-2021 berdasarkan qanun aceh nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pengaruh single present policy terhadap efektivitas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia
FH - Usakti
Analisis pengawasan persediaan bahan baku di UBP Suralaya
FEB - Usakti
Pengaruh kinerja lingkungan dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap return on investment dan harga saham pada perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek indonesia tahun 2008-2010 5.0
FEB - Usakti
Pengawasan pemerintah kabupaten dalam kegiatan pertambangan pt dairi prima mineral di kabupaten dairi, sumatera utara (studi putusan no. 277 k/tun/lh/2024)
FH - Usakti
Pengawasan peredaran pangan jajanan anak sekolah di sekolah dasar negeri kelurahan cipinang melayu dari perspektif hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Pengaruh dimensi dari extrinsic motivation terhadap job satisfaction pada PT. PGAS Solution Jakarta
FEB - Usakti
Pengaruh standar operasional prosedur kompensasi,motivasi dan pengawasan terhadap kinerja auditor 4.0
FEB - Usakti
Analisis kesesuaian geologi dalam perencanaan wilayah daerah Samigaluh dan sekitarnya Provinsi D.I Yogyakarta
FTKE - Usakti
Kajian kesesuaian lahan geologi sekitar kawasan Danau Gintung dengan studi kasus : Situ Gintung Kecamatan Ciputat, Tanggerang Selatan Provinsi Banten
FTKE - Usakti
Hubungan antara supervisi kepala perawat dengan penerapan patient safety di ruang rawat inap 2.0
FK - Usakti
Pengaruh enviromental disclosure, social responsibility index, economic performance terhadap firm valuemuhammad rizaludin firdausi
FEB - Usakti
Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal daerah
FEB - Usakti
Analisis dampak longsoran lereng di perbukitan batu gamping Bukit Kaliwadas , Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah
FTKE - Usakti
Pengaruh modal intelektual dan kesadaran lingkungan terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia 5.0
FEB - Usakti
Analisis kebakaran hutan dan kualitas udara di Pulau Kalimantan menggunakan data satelit tahun 2018 5.0
FALTL - Usakti
Pengaturan pelayanan umum pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelajaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai visa tinggal terbatas bagi Tenaga Kerja Asing di PT. Conch Cement Indonesia Merak dalam masa pandemi covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
FH - Usakti
Pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk kepentingan penanganan covid-19 di Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada tahun 2020 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (studi kasus pengelolaan aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) Surabaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk warga DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis kebijakan padat karya tunai (Cash for Work) dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (studi penelitian: Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Analisis yuridis pembinaan dan pengawasan PPAT berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT 2.5
FH - Usakti
Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pengawasan BPK terhadap pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan anggaran bagi pembelian lahan di Cengkareng
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Mekanisme pengawasan pengelolaan APBD oleh pemerintah pusat menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 (studi kasus penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang) 1.0
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan (pupuk bersubsidi) tanpa izin (studi kasus putusan nomor : 55/Pid.Sus/2016/PN Pdg)
FH - Usakti
Pengaruh abusive supervision, work intensity, high workload, dan resilience terhadap mental exhaustion pada karyawan PT.Sungai Berlian Jaya
FEB - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
FH - Usakti
Pengaruh burnout, tindakan supervisi dan skeptisme profesional terhadap defisiensi audit
FEB - Usakti
Pengaruh training perception, career commitment, job insecurity, abusive supervisionterhadap job satisfaction pada karyawan pt. tokyo plast industry
FEB - Usakti
Analisis yuridis pengangkatan anggota TNI aktif sebagai penjabat Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat (Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022)
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi DKI Jakarta)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lingkungan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang undang-undang cipta kerja
FH - Usakti
Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan keputusan tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022
FH - Usakti
Pengaruh financial stability, ineffective monitoring, change in auditor, perubahan direksi dan komite audit terhadap financial statement fraud pada perusahaan perbankan
FEB - Usakti
Pengaruh attitude dan price terhadap purchase intention towards organic food product
FEB - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?