P Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan hal yang sangat penting bagi setiap Kementerian/Lembaga, dimana penyusunan RKA yang baik, benar, dan tepat sasaran akan berdampak pada kinerja suatu organisasi tersebut pada tahun berjalan. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini melakukan penyusunan RKA dengan memperhatikan aturan aturan yang berlaku, ketetapan, dan kebijakan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan secara berjenjang dimulai perencanaan dari satuan kerja (satker) vertikal dari bawah ke atas yang berarti dari Kantor Pelayanan Pajak hingga ke Direktorat Jenderal Pajak sebagai Eselon I. Pada tahun 2022 penyusunan anggaran yang dilakukan oleh DJP dengan jumlah satuan kerja sebanyak 391 dikompilasi dan diusulkan kebutuhan anggarannya ke Biro Perencanaan dan Keuangan (Rocankeu) dan Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya akan dilakukan penelaahan oleh Inspektorat Jenderal VI, Kementerian Keuangan. Penelaahan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang diterbitkan pada CHR pada Pagu Anggaran dan pada Pagu Alokasi anggaran. Diterbitkannya CHR maka selanjutnya dilakukan perbaikan atas CHR yang sudah terbit dan menjadi sebuah Rencana Kerja dan Anggaran yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dari sisi kebijakan dapat berubah seiring dengan kebijakan atau kondisi pada tahun yang berjalan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilakukan di DJP diharapkan dapat meminimalisir kesalahan sehingga minimnya hasil telaah pada CHR dan minimnya revisi pada tahun berjalan. Minimnya revisi anggaran tahun berjalan dapat meningkatkan nilai Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKU PKPA). Adapun hambatan yang dihadapi dalam penyusunan RKA pada Direktorat Jenderal Pajak adalah Pagu yang terbatas yang tidak dapat menampung seluruh usulan kebutuhan anggaran, Operartor penyusunan RKAKL yang masih baru, dan adanya perubahan perubahan ketetapan dan kebijakan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meminimalisir kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh satker vertikal seperti pembagian pagu yang berdasarkan kebutuhan dengan sekala prioritas, pelaksanaan kegiatan asistensi, penelaahan dan penelitian oleh koordinator wilayah (Staff Penyususnan Anggaran), dan penelitian data dukung. Dengan demikian kualitas RKA-KL pada tahun berjalan dapat berjalan lancar, minim melakukan revisi anggaran, dan nilai IKU PKPA yang maksimal.