I Indonesia menganut asas otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan hak dan kewajibannya yaitu untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya namun daerah tersebut tetap masih dalam pengawasan serta kontrol oleh pemerintah pusat. rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana perhitungan dan pengenaan pajak hiburan tempat karaoke berdasarkan peraturan daerah kota semarang nomor 10 tahun 2023. dan juga bagaimana kontribusi pajak hiburan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah kota semarang nomor 10 tahun 2023 terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kota semarang. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama yang berupa undang-undang serta literatur dan data primer berupa wawancara sebagai data pendukung. sifat penelitian ini deskriptif dengan analisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. pengenaan dan perhitungan pajak hiburan karaoke setelah berlakunya uu hkpd dan perda 10 tahun 2023 mengalami kenaikan yang pada undang-undang sebelumnya sebesar 35%, kini naik menjadi 40%. kontribusi pajak hiburan terhadap pad kota semarang pada periode awal implementasi masih relatif kecil, yaitu sekitar 1,52% pada tahun 2024, meskipun tarif pajak telah dinaikkan. bahwa peningkatan tarif tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan karena dipengaruhi oleh faktor kunjungan, daya beli, dan kepatuhan wajib pajak