K Korupsi merupakan ancaman serius terhadap pembangunan, keadilan, dan kesejahteraan suatu bangsa. Sebagai fenomena global, korupsi tidak hanya menjadi tantangan di Indonesia tetapi juga di negara lain, seperti Belanda. Penelitian ini berfokus pada perbandingan pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Belanda. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi pengaturan pembuktian, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan pembuktian tindak pidana korupsi di kedua negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang komprehensif dan analisis perbandingan terhadap pembuktian tindak pidana korupsi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem pembuktian terbalik untuk tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini berbeda dengan Belanda, yang tetap menggunakan prinsip pembuktian umum di bawah norma hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Wetboek van Strafrecht. Sistem pembuktian terbalik di Indonesia efektif dalam konteks tertentu tetapi menimbulkan tantangan terkait hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda, masing-masing sistem mencerminkan prioritas hukum dan budaya mereka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan sistem pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dan memberikan wawasan tentang praktik internasional.