Tinjauan yuridis pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 2 tahun 2022  tentang cipta kerja (berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020)

DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020)

Oleh : Nyimas Reysandra Kinnary

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Ali Rido

Kata Kunci : Job Creation Law, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 of 2022, Law No. 6 of 2023, Con

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2025_SK_SHK_010002100315_Halaman-Judul.pdf	9
2.	2025_SK_SHK_010002100315_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2025_SK_SHK_010002100315_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2025_SK_SHK_010002100315_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2025_SK_SHK_010002100315_Lembar-Pengesahan.pdf	1
6.	2025_SK_SHK_010002100315_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2025_SK_SHK_010002100315_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	2
8.	2025_SK_SHK_010002100315_Bab-1.pdf
9.	2025_SK_SHK_010002100315_Bab-2.pdf
10.	2025_SK_SHK_010002100315_Bab-3.pdf
11.	2025_SK_SHK_010002100315_Bab-4.pdf
12.	2025_SK_SHK_010002100315_Bab-5.pdf	2
13.	2025_SK_SHK_010002100315_Daftar-Pustaka.pdf	7
14.	2025_SK_SHK_010002100315_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

P Putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 menyatakan bahwa undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja cacat formil dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun dengan menjamin partisipasi publik yang bermakna. namun, pemerintah justru menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 2 tahun 2022 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2023. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan primer melalui wawancara, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa perpu tersebut tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk perbaikan sesuai amanat putusan mahkamah konstitusi. selain itu, pembentukan undang undang nomor 6 tahun 2023 juga tidak mencerminkan asas meaningful participation karena minimnya keterlibatan publik dan terbatasnya transparansi dalam proses legislasi.

T The constitutional court decision no. 91/puu-xviii/2020 declared that law no. 11 of 2020 on job creation was formally flawed and must be revised within two years by ensuring meaningful public participation. however, the government instead issued government regulation in lieu of law (perpu) no. 2 of 2022, which was later enacted as law no. 6 of 2023. this research is a normative legal study using both secondary and primary data obtained through interviews. it is descriptive-analytical in nature, applying a qualitative approach with deductive reasoning. the findings indicate that the perpu did not meet the criteria of a compelling emergency and therefore cannot be regarded as a valid form of revision as mandated by the constitutional court decision. furthermore, the enactment of law no. 6 of 2023 failed to reflect the principle of meaningful participation due to the lack of public involvement and limited transparency in the legislative process.