DETAIL KOLEKSI

Pengembangan kawasan strategis pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pandeglang

Oleh : Triana Solahudin Al Ayubi

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati

Kata Kunci : Regional Autonomy, Regional Original Income, Pandeglang

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002000237_Halaman-Judul.pdf 13
2. 2025_SK_SHK_010002000237_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002000237_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002000237_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002000237_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002000237_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002000237_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002000237_Bab-1.pdf 27
9. 2025_SK_SHK_010002000237_Bab-2.pdf 17
10. 2025_SK_SHK_010002000237_Bab-3.pdf 24
11. 2025_SK_SHK_010002000237_Bab-4.pdf 19
12. 2025_SK_SHK_010002000237_Bab-5.pdf 4
13. 2025_SK_SHK_010002000237_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2025_SK_SHK_010002000237_Lampiran.pdf 5

I Indonesia memiliki sumber pendapatan signifikan dari sektor pariwisata, salah satunya di kabupaten pandeglang yang memiliki potensi besar sebagai sumber daya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. namun, peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 1 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2023-2025, ternyata tidak ditemukan adanya peraturan tentang arah kebijakan, strategi, perancanaan, implementasi, pengendalian, dan pengaturan lebih lanjut. rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten pandeglang dan apa yang menjadi kendala dalam menjalankan pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2023-2025? metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penulisan hukum normatif, sifat penulisan deskriptif, jenis data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. hasil penelitian adalah dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten pandeglang kurang mengimplementasikan dan belum melakukan upaya strategis untuk mengatasi hambatan pengembangan sektor pariwisata, sebagaimana peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 1 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2023-2025. dinas pariwisata dan kebudayaan pandeglang tidak menjalankan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisatan kabupaten pandeglang

I Indonesia has a significant source of income from the tourism sector, one of which is in pandeglang regency which has great potential as a resource to increase the prosperity and welfare of its people. however, pandeglang regency regional regulation number 1 of 2023 concerning the master plan for tourism development for 2023-2025, apparently does not contain any regulations regarding policy direction, strategy, planning, implementation, control, and further regulation. the formulation of the problem in this thesis is whether tourism development to increase local revenue in pandeglang regency and what are the obstacles in carrying out the development of the regency\\\'s strategic tourism area in accordance with regional regulation number 1 of 2023 concerning the master plan for tourism development for 2023-2025? the research method used by the author is a normative legal writing method, descriptive writing nature, types of primary data and secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials, and drawing conclusions with deductive logic. the results of the study are that the pandeglang regency tourism and culture office has not implemented and has not made strategic efforts to overcome obstacles to the development of the tourism sector, as stipulated in pandeglang regency regional regulation number 1 of 2023 concerning the master plan for tourism development for 2023-2025. the pandeglang tourism and culture office has not implemented it in accordance with regional regulation number 1 of 2023 concerning the master plan for tourism development in pandeglang regency.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 42 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam penerapan smart planning budgeting berdasarkan uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dki jakarta t.a. 2023
FH - Usakti
Pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas mental dalam memperoleh pendidikan oleh pemerintah daerah (studi di Kota Kabanjahe, Sumatera Utara)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam menanggulangi wabah penyakit antraks pada tahun 2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 3 tahun 2016 tentang keamanan pangan
FH - Usakti
Wewenang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 - 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menurut peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 9 tahun 2023
FH - Usakti
Kedudukan peraturan kepala otorita pengelola ibu kota nusantara sebagai produk hukum daerah berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Optimalisasi pengawasan oleh inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (studi kasus di kota bekasi)
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah kota jakarta selatan dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 di kecamatan pasar minggu
FH - Usakti
Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar kebon kembang kota bogor berdasarkan peraturan daerah kota bogor nomor 1 tahun 2021
FH - Usakti
Peran pemerintah kota bandung dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan jasa penitipan anak berdasarkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota depok
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 (studi kasus di desa cidahu, serang banten tahun 2019-2020)
FH - Usakti
Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir berdasarkan peraturan daerah kota nomor 10 tahun 2006 di kota pekanbaru tahun 2022-2023
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Peran pemerintah kota dalam mengatasi kepadatan penduduk di wilayah jakarta barat berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2024 tahun 2020-2024
FH - Usakti
Penerapan dana otonomi khusus terhadap pengurangan angka kemiskinan di kabupaten bireuen, provinsi aceh pada tahun 2020-2021 berdasarkan qanun aceh nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah kabupaten dalam kegiatan pertambangan pt dairi prima mineral di kabupaten dairi, sumatera utara (studi putusan no. 277 k/tun/lh/2024)
FH - Usakti
Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal daerah
FEB - Usakti
Perencanaan dan pengembangan sistem drainase di Kota Pandeglang Banten hingga tahun perencanaan 2020 0.5
FALTL - Usakti
Pengaturan pelayanan umum pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelajaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 5.0
FH - Usakti
Pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk kepentingan penanganan covid-19 di Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada tahun 2020 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (studi kasus pengelolaan aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) Surabaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk warga DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis kebijakan padat karya tunai (Cash for Work) dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (studi penelitian: Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Mekanisme pengawasan pengelolaan APBD oleh pemerintah pusat menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 (studi kasus penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang) 1.0
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
FH - Usakti
Analisis yuridis pengangkatan anggota TNI aktif sebagai penjabat Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat (Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022)
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi DKI Jakarta)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lingkungan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang undang-undang cipta kerja
FH - Usakti
Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan keputusan tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022
FH - Usakti
Determinasi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah pada Provinsi Bali Tahun 2015-2022
FEB - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?