K Kebijakan ekonomi publik dalam bidang pembangunan, khususnya pembangunan daerah, merupakan suatu hal yang semakin menonjol dan menarik perhatian besar pada tahun-tahun sejak lama hingga waktu belakangan ini, yang di Indonesia terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah. Dengan anggapan dan pandangan bahwa pemerintah dan masyarakat daerah sendirilah yang lebih tahu tentang aspirasi, kebutuhan dan masa depannya, maka sudah sewajarnyalah wewenang, tugas dan tanggung jawab kehidupan pembangunan daerah terutama harus lebih dititik beratkan kepada pemerintah dan masyarakat daerah setempat. Namun demikian, tidaklah otomatis dan belumlah tentu pula bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah mengetahu dan memahami sepenuhnya permasalahan yang dihadapi, aspirasi dan kebutuhan yang benar-benar tepat, visi ke depan baginya yang sesuai serta kebijakan dan program pembangunan yang cocok, semata-mata diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan masyarakat daerah setempat.