J Jual beli tanah di bawah tangan masih banyak terjadi dalam masyarakat yang berdampak merugikan pihak pembeli. Jual beli tanah di bawah tangan pada dasarnya adalah sah, memenuhi syarat materiil dari pelaksanaan jual beli menurut hukum tanah nasional tetapi tidak memenuhi syarat formil karena tidak dibuat di hadapan PPAT untuk diterbitkannya AJB sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lemah. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini pertama, apakah peralihan tanah HGB yang dilakukan melalui jual beli tanah di bawah tangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 539/PDT/2017/PT.BDG sudah sesuai dengan Hukum Tanah Nasional? Kedua, bagaimana akibat hukum dari peralihan tanah HGB yang dilakukan melalui jual beli tanah di bawah tangan antara penjual kepada pembeli?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian secara yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder, lalu dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Hakim memutuskan bahwa jual beli tanahnya antara Sri Mukinah dengan Hj.Fatimah dinyatakan sah karena dilihat dari dalil-dalil yang dibuktikan oleh Sri Mukinah yaitu kepemilikan kwitansi-kwitansi pembelian tanah dan surat perjanjian jual beli tanahnya. Tetapi peralihan hak atas tanah tersebut bertentangan dengan peraturan dalam hukum tanah nasional karena harus dilaksanakan di hadapan PPAT agar dapat dibuatkan AJB sehingga dapat dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pada sertipikat tanahnya dan dengan tidak adanya AJB, maka pembeli tanah tidak dapat melakukan balik nama dalam sertipikat tanah.