H Hukum Perikanan merupakan hukum yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Salah satu kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan ditemukan di Indonesia ditemukan di yang dilakukan oleh Sudirman Alias Sudir Bin Sulaiman. Namun kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan yang dilakukan olehnya belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Didalam peraturan Undang- Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah diatur mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan yang mana sebagai persyarat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan hingga sanksi-sanksi yang akan didapat apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut. Untuk mendapat Surat Izin Penangkapan. Ikan adanya syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin tersebut. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut, digunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif berbasis pada data sekunder/kepustakaan yang di analisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulannya mengunakan metode deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan, pertama, sudah adanya Peraturan Daerah Lampung Timur yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan ikan. Kedua, Amar Putusan dari Putusan Nomor 20/pid.sus/2019/PN Srg sudah memerhatikan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan hasil penulusuran skripsi yang telah penulis buat maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran kepada Dinas kelautan dan perikanan agar dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur serta memberikan sosialisasi dan edukasi yang baik mengenai kegiatan penangkapan ikan.