Identifikasi perkembangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara periode pasca pemekaran
P Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode sebelum dan setelah pemekaran. Lingkup penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah pemekaran dan pola ruang dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan di Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan daerah otonomi baru ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini ditinjau dari segi perekonomian daerah.Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan analisis dengan membandingkan laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota pada periode sebelum dan setelah pemekaran. Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota cenderung menurun di periode setelah pemekaran. Selain itu, dilakukan beberapa analisis lainnya meliputi analisis LQ, analisis indeks Williamson dan analisis tipologi klassen. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor basis dengan hasil bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki sektor-sektor potensial, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan dan pertambangan dan penggalian. Analisis indeks Williamson digunakan untuk mengetahui tingkat disparitas dengan hasil bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki tingkat diparitas yang rendah dan relatif sama di periode sebelum dan setelah pemakaran. Analisis tipologi klassen digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi masing-masing kabupaten/kota sebelum dan setelah pemekaran dengan hasil bahwa terjadi pertukaran kuadran antara Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan. Sementara itu, untuk kabupaten lainnya berada pada kuadran yang sama pada periode sebelum dan setelah pemekaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terjadi perkembangan di masingmasing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode pasca pemekaran dengan tingkat disparitas yang rendah yang menunjukkan bahwa secara ekonomi, seluruh kabupaten/kota memiliki struktur ekonomi yang merata dan belum berkembang seluruhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengembangan wilayah bagi Provinsi Kalimantan Utara yang salah satunya ditinjau dari potensi yang dimiliki. Dari hasil temuan studi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi ketersediaan lahan berdasarkan pola ruang yang masih dapat dikembangkan dan tersebar di masing-masing kabupaten/kota. Potensi-potensi tersebut meliputi kawasan lindung yaitu suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dan hutan lindung serta kawasan budidaya meliputi hutan produksi terbatas, perkebunan dan hutan produksi konversi.
F Formation of North Borneo Province in 2012 underlying this study aimed to identify the progress the district / city in the Province of North Borneo period before and after the expansion. The scope of this study is the economic growth before and after the expansion and the spatial patterns by considering the availability of land in the province of North Borneo. The formation of a new autonomous region aims to improve public services and improve social welfare. Improving the welfare of this community in terms of the regional economy.To achieve the purpose of the study, performed the analysis by comparing the rate of economic growth in each district / city in the period before and after the expansion. The rate of economic growth in their respective districts / cities tend to decline in the period after the expansion. In addition, several other analyzes were conducted including analysis of LQ, Williamson index analysis and klassen typology analysis. LQ analysis is used to determine the base sector with the result that the North Borneo Province has potential sectors, namely agriculture, forestry and fisheries, and mining and quarrying. Williamson index analysis is used to determine the level of disparity with the result that the North Borneo Province has diparity levels are low and relatively equal in the period before and after expansion. Klassen typology analysis is used to determine the economic structure of each district / city before and after the expansion with the result that the quadrant exchange occurs between Malinau and Tarakan City. Meanwhile, other districts are in the same quadrant in the period before and after the expansion.The results showed that the development has not occurred in each district / city in the Province of North Borneo post-expansion period with a low level of disparity that shows that the economy, all districts / cities have equitable economic structure and undeveloped entirely. Therefore, it takes a regional development strategy for the Province of North Borneo, one of which in terms of its potential. From the findings of the study, North Borneo Province has the potential availability of land based on the spatial patterns that can be developed and distributed in each district / city. These potentials including protected areas are nature reserves, conservation of natural and cultural heritage and protected areas and the cultivated area covering limited production forests, plantations and conversion production forests.