P Pajak merupakan komponen paling dominan dalam pendapatan negara. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan negara mencapai Rp.2.626,4 triliun, mayoritas pendapatan negara pada tahun 2022 berasal dari penerimaan pajak, yakni sebesar Rp. 1.716,8 triliun dengan persentase sebesar 65,37%. Sebagai warga negara yang baik apabila sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif, membayar pajak adalah suatu kewajiban, bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP selain sebagai identitas Wajib Pajak, berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.Apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan secara subyektif dan obyektif, Wajib Pajak dapat dilakukan penghapusan NPWP baik secara jabatan maupun melalui permohonan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses bisnis penghapusan NPWP, hambatan yang ditemui pada saat implementasi dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, diketahui hambatan yang dialami mengenai efektifitas dan efisiensi jangka waktu penyelesaian permohonan dan potensi realisasi target penilaian kinerja kantor. KPP Penanaman Modal Asing Empat melakukan upaya-upaya sehingga pelaksanaan penyelesaian permohonan penghapusan NPWP terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.