B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dalam ketentuan pajak, Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (1) pada umumnya yaitu pemotong pajak penghasilan terhadap Wajib Pajak yang menerima dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah Wajib Pajak Luar Negeri. Upaya penghindaran pajak berganda secara bilateral dilakukan melalui kesepakatan antara dua negara. Dalam pendekatan bilateral, kedua negara terkait memberikan keringanan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) berdasarkan kesepakatan antara kedua negara. Kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tax treaty atau P3B.Dengan terjadinya pembebasan pajak atas penghasilan luar negeri yaitu dapat dilakukakannya Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak atas transaksi perolehan jasa Freight Forwarding oleh subjek pajak Luar Negeri yang menggunakan tarif P3B Indonesia-Singapura dan apakah pelaksanaan pajak sudah sesuai dengan kewajiban pajak atas transaksi perolehan jasa Freight Forwarding.Tujuan dari dibuatnya Laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pajak atas transaksi perolehan jasa Freight Forwarding oleh subjek pajak Luar Negeri menggunakan tarif P3B Indonesia-Singapura dan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan kewajiban pajak dan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Sehingga penulis akan melakukan evaluasi mulai dari perhitungan disetiap transaksi dengan dikenakankannya tarif 20% dari penghasilan bruto dengan adanya dokumen pendukung seperti Form DGT dan e-SKD maka setiap transaksi dikenakan tarif 0%.