P Pemajakan luar negeri diperlukan peraturan untuk menentukan klaim hak pemajakan untuk menghindari terjadinya pajak berganda. Pengenaan pajak berganda dapat menimbulkan beban keuangan yang cukup memberatkan bagi subjek pajak yang memperoleh penghasilan lintas batas negara. Controlled Foreign Company (CFC) Rules yang direalisasikan dalam PMK-93/PMK.03/2019 (PMK-93) ini membedakan antara pendapatan yang bersikat aktif dan pasif. Jenis passive income yang menjadi target CFC Rules meliputi dividen, bunga, sewa, royalti dan keuntungan atas penjualan atau pengalihan harta yang diterima oleh badan usaha luar negeri nonbursa. Adanya sengketa mengenai interpretasi royalti ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana pengenaan pajak atas pembayaran royalti yang terjadi secara lintas batas. Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban pelaksanaan PPh Pasal 26 atas royalti yang dilakukan PT X, apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuanagn Nomor 243/PMK.03/2014. Data yang digunakan dalam penulisan diantaranya Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, Bukti Potong, Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Penerimaan Elektronik.