D Dilansir dari APBN tahun 2018, pendapatan Indonesia didominasi dari pajak yang mana dari pendapatan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi seperti, pembangunan infrastruktur, meningkatkan taraf hidup serta terakomodasi dan terfasilitasnya kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Penulis tertarik meneliti Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksinya dilakukan secara berulang dan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini juga membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang pada umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. PT. ABC adalah wajib pajak di daerah pabean yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bergerak di bidang sewa bangunan, dimana PT. ABC dikenakan beberapa kewajiban perpajakan yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. PT. ABC adalah perusahaan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 atas royalty, sewa danjasa yang dilakukan oleh PT. ABC dan mengetahui apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, serta mengetahui apa saja kendala yang dialami PT. ABC dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.