DETAIL KOLEKSI

Tinjauan pelaksanaan kewajiban perpajakan pph pasal 15 masa Januari - September 2015 pada PT Pupuk Indonesia Logistik.


Oleh : Devitia Oktavia

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019_TA_PK_02416215

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Rubiatto Biettant

Subyek : Implementation in the deducting;Tax accounting;Reporting and recording

Kata Kunci : implementation in the deducting, deposits, and reporting pph pasal 15.

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_PK_02416215_Halaman-Judul.pdf
2. 2019_TA_PK_02416215_Bab-1.pdf
3. 2019_TA_PK_02416215_Bab-2.pdf
4. 2019_TA_PK_02416215_Bab-3.pdf
5. 2019_TA_PK_02416215_Bab-4.pdf
6. 2019_TA_PK_02416215_Bab-5.pdf
7. 2019_TA_PK_02416215_Daftar-Pustaka.pdf
8. 2019_TA_PK_02416215_Lampiran.pdf

D Di Negara yang Berkembang ini, Pastinya mempunyai hukum yang kuat dalam sistem pembayaran perpajakan terutama di sebuah Perusahaan - Perusahaan besar. Perusahaan tersebut pastinya selalu membayar pajak setiap bulannya, seperti di PT Pupuk Indonesia Logistik. PT. Pupuk Indonesia Logistik merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang bergerak di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut.Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan sinergi, efisiensi, optimalisasi aset danproduktivitas sehingga semua distribusi dan produksi anak perusahaan PIHC dapat maksimal, PT. Pupuk Indonesia Logistik mengutamakan 3 (tiga) keuntungan yaitu lebih unggul dalam harga, ketepatan waktu dan kualitas layanan.Perusahaan PT Pupuk Indonesia Logistik sebagai pemotong pajak yang memiliki peran yang penting bagi penerimaan negara khususnya penerimaan pajak. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri dan juga Penerapan Pajak PPH 15 di Perusahaan Tersebut ketika saya melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT Pupuk Indonesia Logistik. PT Pupuk Indonesia Logistik termasuk sudah mentaati peraturan yang dimaksud seperti Peraturan Menteri KeuanganNomor 181/KMK.04/1995, Keputusan Presiden Nomor 96/ M Tahun 1996 dan juga Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pembayaran Pajak Pelayaran Dalam Negeri.

T This developing country certainly has laws in the tax payment system, especially in a large company. In a company that it is always paying taxes every month, like at PT Pupuk Indonesia Logistik. PT. Pupuk Indonesia Logistik is a subsidiary of PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) which is engaged in shipping and sea transportation services.This company was formed with the aim of synergy, efficiency, optimization of assets and productivity so that all distribution and production of PIHC subsidiaries can be maximized, PT. Pupuk Indonesia Logistik prioritizes 3 (three) advantages, which are superior in price, timeliness and service quality. PT Pupuk Indonesia Logistik company as a tax cutter who has an important role for state revenues, especially tax revenues. To find out the implementation in the deduction, deposit, and reporting of Article 15 Income Tax on Domestic Shipping and also the Application of PPH 15 Taxin the Company when I conduct Field Work Practices at PT Pupuk Indonesia Logistik. PT Pupuk Indonesia Logistik included compliance with the regulations referred to as Minister of Finance Regulation Number 181 / KMK.04 / 1995, Presidential Decree Number 96 / M Year 1996 and also Law Number 7 of 1983 concerning payment of Domestic Shipping Taxes.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?