P Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-sebarnya kemakmuran rakyat.Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode pengamatan langsung (observasi), metode tanya jawab (interview), dan metode kepustakaan. Perumusan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah bagaimana pemenuhan pemungutan Pajak Hotel pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2010-2017 menurut ketentuan pajak yang berlaku, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?. Sedangkan tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui pemenuhan pemungutan Pajak Hotel pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2010-2017 menurut ketentuan pajak yang berlaku, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.Dalam pelaksanaannya, Badan Keuangan Daerah Kota Depok melakukan pemungutan pada wajib pajak hotel dengan efisien dan efektif. Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melakukan pemotongan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait penetapan tarif pemotongan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-sebarnya kemakmuran rakyat. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yang disediakan oleh sebuah badan usaha tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10 dan dikenakan sebesar 10%. Dalam tahun 2010-2017 selaalu mengalami peningkatan walaupun masih banyak wajib pajak yang belum membayar karna pembayaran pajak menyangkut implemenatasi pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada badan keuangan daerah kota depok tahun 2010-2017 jumlah realisasi tahun 2010-2017 sebesar Rp 76.693.906.980