K Kantor Ombudsman Republik Indonesia memiliki 2 metoda pembayaran dalam melakukan kegiatan operasional kantornya yaitu dengan metoda UP (Uang Persediaan) dan metoda LS (Langsung). Dalam metoda LS (Langsung) ada kegiatan Belanja non pegawai yang masuk kedalam penyedia barang dan jasa yaitu Pembayaran Dana Langsung Kontraktual pada Pihak Ketiga. Pembayaran Dana langsung Kontraktual merupakan proses pencairan dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pihak yang berhak atau rekanan sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atasa nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah. Pembayaran Dana Langsung Kontraktual pada Pihak Ketiga ini digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan kontrak seperti melakukan transaksi pada supplier. Pembayaran Dana Langsung pada Pihak Ketiga terdiri dari Ombudsman Republik Indonesia yang menjadi pihak pertama yang mengajukan permintaan dana. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pihak kedua yang berperan sebagai lembaga yang mengeluarkan uang berupa pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dan Supplier sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa juga penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).