Tinjauan mekanisme pertanggungjawaban pasa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Provindi DKI Jakarta
T Tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sistem informasi pelaporan keuangan pemerintahan.Sistem informasi pelaporan keuangan yang dimiliki pemerintahan adalah SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah).Dengan sistem ini pemerintah pusat dapat memonitor segala segala transaksi keuangan.Dalam penerapannya sistem ini sudah optimal dan tersusun rapi.Sistem ini juga memudahkan SKPD (Satuan Kerja PerangkatDaerah) untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan hasil dari kegiatan yang sudah dilaksankan.Pada sistem ini juga terdapat kesalahan yang mungkin terjadi diantaranya, pada sistem pengajuan anggaran hingga pada sistem pelaporan keu
T The purpose of the study authors is to know the financial reporting information system of government. Government financial reporting information system is SIPKD (Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah). With this system the central government can monitor all financial transactions. In the application of this system is optimal and neatly arranged. This system also facilitates SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) to make financial reports and report the results of activities that have been implemented. In this system there are also errorsthat may occur among others, the budget submission system to the financial reporting system.Regional Financial Management Board uses a computerized information system.